Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Samakan Persepsi, Sejumlah Menteri Kembali Bahas RPP Produk Halal

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan beberapa menteri terkait kembali mengadakan rapat untuk menyamakan persepsi, setelah adanya pemberian paraf oleh tujuh menteri terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal (RPP JPH)
Amanda Kusumawardhani
Amanda Kusumawardhani - Bisnis.com 07 Februari 2019  |  18:24 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (tengah)  - ANTARA/Dhemas Reviyanto
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (tengah) - ANTARA/Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA—Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan beberapa menteri terkait kembali mengadakan rapat untuk menyamakan persepsi, setelah adanya pemberian paraf oleh tujuh menteri terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal (RPP JPH)

Lukman mengatakan para menteri datang untuk menyamakan persepsi yang kemudian dilanjutkan dengan duduk bersama karena aturan tersebut melibatkan banyak kementerian/lembaga. Untuk itu, dia menilai kesamaan cara pandang menjadi cukup penting dalam penyelesaian RPP JPH.

Pada pertemuan itu, sejumlah menteri yang terlihat hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

“Substansi dari isi PP ini seperti ini [yang disamakan]. [Perbedaan] sudah tidak ada karena seluruh menteri sudah menandatangani,” ujarnya di Istana Negara, Kamis (7/2/2019).

Dia mengungkapkan RPP itu hanya membatasi pengaturan terkait makanan dan minuman. Khusus soal pengaturan obat-obatan, dia menjelaskan bakal ada pengaturan tersendiri dari Kementerian Agama yang membawahi Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Sebelumnya, Kepala BPJPH Sukoso memastikan bahwa RPP JPH telah diparaf oleh menteri-menteri terkait. Menurutnya, ada tujuh menteri yang turut memberikan paraf RPP JPH ini, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian.

Sukoso menegaskan PP JPH akan menjadi regulasi pokok pelaksanaan JPH oleh BPJPH. Bersamaan dengan itu, pihaknya terus melakukan beragam persiapan, mulai dari melakukan pelatihan auditor halal, membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) terkait penyediaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), hingga membangun sistem aplikasi online.

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

UU Jaminan Produk Halal
Editor : Andhika Anggoro Wening

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top