Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti gencar melakukan operasi bersamadi beberapa wilayah perbatasan Indonesia yang rawan kegiatan penyelundupan untuk mengawasi lalu lintas hasil perikanan di pulau-pulau terdepan dan kawasan perbatasan Indonesia.
Kegiatan itu dilakukan oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM).
Dalam kegiatan tersebut BKIPM bersama Bea Cukai, Pangkalan Angkatan Laut Indonesia (Lanal), Polair, Badan Keamanan Laut (Bakamla), PSDKP, dan Dinas Perikanan Batam melakukan pengamanan sesuai dengan pedoman Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan.
“Ini merupakan upaya kita dalam mengawasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Bagian dari kegiatan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan,” tutur Kepala BKIPM Rina seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu (16/1/2018).
Menurut Rina, kawasan perbatasan ini sering dijadikan perlintasan aktivitas pengiriman barang secara ilegal, termasuk komoditas perikanan seperti benih lobster.
Meskipun tak ditemukan adanya kegiatan penyelundupan, illegal fishing, dan destructive fishing dalam rangkaian operasi ini, Rina mengatakan operasi pengawasan serupa akan terus dilaksanakan secara berkala.
Beberapa waktu belakangan setidaknya operasi bersama dilakukan di empat wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura.
Pada 18-19 Oktober 2018 lalu, BKIPM bersama TNI AL Nunukan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), DKP Kabupaten Nunukan, Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), petugas Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik, Kantor Imigrasi, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan menggelar Operasi Bersama di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, salah satunya perairan sekitar Kabupaten Nunukan, Kaltara.
Selanjutnya pada 7-8 November 2018, operasi bersama kembali digelar di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Sabang dan Selat Malaka. Dalam kegiatan tersebut turut serta Komisi II DPR RI, Pangkalan Utama TNI I Sabang, Polisi Perairan Aceh, dan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo.
Operasi bersama kembali dilakukan pada 22 Desember 2018 di jalur tikus perbatasan darat Indonesia (Entikong) dan Malaysia. Satgas Pamtas Yonif 511 (TNI), Stasiun Karantina Pertanian Entikong, BIN, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Entikong, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Imigrasi, Bea Cukai, Polsek Entikong, Komando Rayon Militer (Koramil) Entikong, Pos PSDKP Entikong, hingga pelajar dan mahasiswa turut serta dalam operasi bersama BKIPM tersebut.
Adapula kegiatan operasi bersama di Batam, yaitu di sekitar perbatasan Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Singapura pada 8-9 Desember 2018 lalu.
“Kita tidak boleh lengah. Kegiatan penyelundupan masih marak terjadi dan selalu melihat celah. Mungkin saja mereka sengaja menghindar karena sudah mendengar bocoran adanya operasi,” imbuh Rina.
