Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

RUU Persaingan Usaha, Aturan Baru Diharapkan Sesukses di Negara Maju

Rancangan Undang-undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merupakan revisi dari UU No. 5/1999 diharapkan sesukses penerapan di negara maju.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com 10 Januari 2019  |  03:30 WIB
Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). - Bisnis.com
Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA – Rancangan Undang-undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merupakan revisi dari UU No. 5/1999 diharapkan sesukses penerapan di negara maju. Beleid ini diharapkan memastikan persaingan usaha di Indonesia tetap sehat.

Azam Azman Natawijana, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, menuturkan revisi aturan persaingan usaha ini mengadopsi praktik yang sukses di Jerman hingga Jepang. Di negara maju itu, tuturnya, pengawasan dimulai praaksi korporasi.

"Dalam beleid ini kalau tobat lalu melaporkan [praktik persaingan tidak sehat] dapat keringanan. Namun, kalau telat melaporkan dan ketahuan, akan kena denda hingga 100%," kata Azam di Jakarta pada Rabu (9/1/2019).

Dia menyebutkan revisi aturan persaingan usaha ini, selain memperkuat peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), juga memperkenalkan sejumlah instrumen baru.

Azam mencontohkan KPPU dapat menelisik kecurangan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia meski keputusan dibuat di luar wilayah hukum Indonesia.

Selain itu, RUU ini memberi kewenangan pada wasit persaingan usaha untuk menerapkan denda maksimal berdasarkan persentase nilai transaksi tidak sehat. "Juga memberi kewajiban pada perusahaan untuk melaporkan pada tahapan pramerger.”

Revisi beleid pengawasan persaingan usaha dilakukan sejak 2016. Sejumlah pasal dalam rencana revisi aturan telah melewati perdebatan yang panjang sebelum akhirnya disetujui oleh pemerintah dan DPR menjadi draf final.

Pada pekan depan rancangan final beleid akan ditetapkan oleh Panitia Kerja antara DPR dan pemerintah untuk kemudian ditetapkan oleh rapat paripurna DPR. Aturan ini diharapkan akan rampung dan meminta persetujuan Presiden pada akhir bulan ini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

antimonopoli KPPU
Editor : M. Syahran W. Lubis
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top