Bisnis.com, JAKARTA-- Kementerian Perhubungan menyatakan siap untuk mengikuti permintaan Presiden Joko Widodo terkait dengan integrasi moda transportasi umum di wilayah Jabodetabek.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa pihaknya siap menjalankan perintah Presiden Joko Widodo untuk menjadi bagian dari integrasi fasilitas transportasi umum di Jabodetabek.
"Presiden punya ide yang baik adalah dengan menyatukan semua perizinan fasilitas transportasi di Jakarta. Pak Wakil Presiden [Jusuf Kalla] akan sebagai tim untuk perumus memberikan arahan kepada kita semua," terangnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (8/1/2019).
Dia melanjutkan, Presiden sudah menunjuk Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memimpin integrasi ini, sehingga pihaknya hanya tinggal mengikutinya.
Dengan satu kebijakan bersama baik pusat dan daerah, dia berharap penyelesaian integrasi ini dapat lebih baik, termasuk integrasi tiket dan moda transportasinya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginginkan adanya integrasi sistem transportasi di Jabodetabek guna mendorong lebih banyak lagi masyarakat menggunakan moda transportasi massal.
Jokowi mengungkapkan pengelolaan sistem integrasi yang terpadu di Jabodetabek masih terkendala beberapa hal. Padahal, menurutnya, kondisi lalu lintas di Jabodetabek yang didominasi oleh kemacetan cukup mengkhawatirkan.
Berdasarkan data Bappenas, kemacetan di Jabodetabek menyebabkan kerugian hingga Rp65 triliun setiap tahunnya. Presiden menginginkan ada penyerderhaaanan manajemen yang ada semakin mudah, sehingga tidak terjadi saling lempar tanggung jawab pengerjaan.
Selain penyederhanaan manajemen transportasi, Presiden meyakini pembangunan sejumlah transportasi massal antara lain mass rapid transit (MRT), light rapid transit (LRT), Transjakarta, kereta bandara, dan commuterline.
