Organda Minta Pemerintah Tetap Konsisten Sebagai Regulator

DPP Organda  berharap agar Kementrian Perhubungan tetap konsisten  pada domain regulator. Jika berencana sebagai operator, Organda berharap  bekerjasama dengan swasta untuk jalur-jalur perintis, dimana skema subsidi (PSO) bila dimungkinkan
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com 07 Januari 2019  |  07:34 WIB
Organda Minta Pemerintah Tetap Konsisten Sebagai Regulator
Kendaraan melintasi ruas jalan tol Trans Jawa, di wilayah Jawa Tengah, Kamis (20/12/2018). - Bisnis/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - DPP Organda  berharap agar Kementrian Perhubungan tetap konsisten  pada domain regulator. Jika berencana sebagai operator, Organda berharap  bekerjasama dengan swasta untuk jalur-jalur perintis, dimana skema subsidi (PSO) bila dimungkinkan

Permintaan itu menyusul adanya wacana Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengusulkan agar dibentuk bus “trans java” yang dapat beroperasi di sepanjang jalur Tol Trans Jawa. 

Trans Java ‘berupa bus-bus yang lux, bekerjasama dengan Jasa Marga dengan satu badan. Wacana ini diharapkan mengurangi ego kecenderungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi saat bepergian

DPP Organda menilai,  wacana Kemenhub  soal beroperasinya bus  “Trans java” memiliki potensi tumpang tindih dari sisi  regulasi, bila  pemerintah salah kelola.

DPP Organda sendiri menyambut baik gagasan Menhub,  ketika swasta  diberikan kesempatan yang sama dalam berusaha melayani masyarakat di tol Trans Jawa. Tentunya wacana ini harus disertai regulasi yang memadai untuk mengeleminir permasalahan dikemudian hari.

DPP Organda memandang persoalan lalu lintas dan angkutan jalan memiliki  peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional. Oleh karena penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, perlu didukung ketersediaan jaringan dan fasilitas pendukung  sangat mutlak diperlukan .

Mereka menyatakan dengan diresmikan tol Trans Jawa, sudah saatnya  Pemerintah  segera  menyusun Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RILLAJ) agar semua moda transportasi terintegrasi  ,  ditingkat nasional , provinsi, dan kabupaten/kota .

Sekjen DPP Organda Ateng Aryono  menegaskan  permasalahan lalu lintas tidak sebatas pada  pemanfaatan ruas jalan tol, Menurut Ateng penggunaan jalan tol hanya pilihan pengemudi  untuk mempercepat waktu tempuh. Permasalahan  mendasar adalah   dibutuhkannya  pengembangan jalan “bebas hambatan non tol”.  berupa pengembangan jalan nasional,  jalan  arteri minimal menjadi  empat lajur. Termasuk jalan provinsi yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

DPP Organda lewat Ateng  mengingatkan pemerintah  untuk dapat secepatnya merealisasi   Forum LLAJ nasional seperti diamanatkan dalam  UU No.22/2008 tentang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) dalam rangka menjaga marwah angkutan jalan  sekaligus mengeleminir  tumpang tindihnya soal penaganan  lalu lintas jalan, 

Tercatat awal 2018 lalu, Korlantas, Kemenhub, Kemen PUPR, Kementerian Perindustrian, BBPT, dan Kementerian Kesehatan yang menjadi Pembina UU LLAJ sudah membuat draf Raperpres untuk pembentukan Forum LLAJ Nasional tersebut.

Saat ini   semua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia sudah memiliki Forum LLAJ yang dasar pembentukannya SK Gubernur untuk tingkat provinsi dan SK Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota. “Sementara ingkat nasional, justru belum ada, karena dasar pembentukannya SK/Perpres hingga saat ini  belum ada regulasinya” ungkap Ateng dalam siaran pers resminya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
organda

Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top