Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan infrastruktur kerakyatan merupakan program prioritas pemerintah di samping pembangunan jalan, jalan tol, jembatan bentang panjang, dan bendungan.
Infrastruktur kerakyatan yang dimaksudkannya ialah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan padat karya irigasi kecil.
"Rumah kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk dapat berproduksi. Jadi, tetap menjadi program prioritas termasuk perbaikan irigasi kecil melalui program Padat Karya Tunai agar dana yang bergulir di desa lebih banyak,” kata Basuki sebagaimana dilansir laman resmi Kementerian PUPR.
Kebutuhan perumahan di Indonesia masih tinggi. Untuk memenuhinya tidak dapat hanya melalui dana APBN namun juga kerjasama dengan perbankan, pengembang dan pemerintah daerah. Oleh karenanya dicanangkan Program Satu Juta Rumah oleh Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015 lalu.
Kementerian PUPR membangun rumah MBR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan seperti pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya atau BSPS bagi MBR.
“Setiap tahunnya Kementerian PUPR memperbaiki sekitar 160.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pada 2019 diprogramkan untuk perbaikan sebanyak 200.000 unit RTLH yang ada di seluruh Indonesia,” kata Basuki.
Sementara itu, melalui program BSPS, masyarakat menerima bantuan uang Rp15 juta untuk memperbaiki rumahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
