Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah menyiapkan skema pembiayaan perumahan bagi generasi milenial yang diprediksi akan semakin sulit mendapatkan hunian dalam beberapa tahun ke depan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya bersama dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan tengah merumuskan skema pembiayaan baru untuk memudahkan generasi muda atau milenial memiliki rumah.
"Kami siapkan skema baru agar para milenial mudah memiliki rumah. Jangan terlena dengan apa yang anda dapatkan sekarang karena nilai uang akan menurun. Segera miliki rumah,” ujar Basuki dikutip dari keterangan resminya, Selasa (11/12/2018).
Skema pembiayaan tersebut ditargetkan untuk segera diimplementasikan pada 2019 mendatang sesuai dengan intruksi Presiden Joko Widodo.
Basuki mengatakan skema pembiayaan hunian bagi milenial akan menjadi bagian dari skema bantuan pembiayaan perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang hingga kini juga masih digodok oleh pemerintah.
Selama ini ASN, TNI, dan Polri tidak dapat memanfaatkan bantuan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau KPR FLPP karena adanya batasan pendapatan maksimal yaitu sebesar Rp4 juta hingga Rp7 juta per bulan sehingga memaksa ASN, TNI, dan Polri menggunakan KPR komersial non subsidi.
Baca Juga
Basuki mengatakan skema baru pembiayaan bagi kaum milenial, ASN, dan TNI Polti tersebut tidak akan membatasi besaran penghasilan per bulan, tetapi dengan fasilitas pembiayaan yang hampir sama dengan FLPP, seperti suku bunga setara atau di bawah 5%, uang muka hanya sebesar 1%, dan bantuan uang muka sebesar Rp4 juta.
Selain itu, melambungnya harga lahan di tengah kota yang semakin tidak terjangkau, Basuki mengatakan perumahan bagi milenial, ASN, TNI, dan Polri akan memanfaatkan lahan milik negara yang tidak terpakai agar hunian tetap memiliki harga yang terjangkau.
"(Waktu berjalan cepat), jangan sampai pada saat pensiun, para milenial sekarang termasuk ASN, anggota TNI/Polri dan karyawan BUMN, nantinya masih belum juga memiliki rumah," papar Basuki.
Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dadang Rukmana mengatakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi milenial di kawasan perkotaan yang memiliki harga lahan yang sangat tinggi, pembangunan rumah susun berkonsep transit oriented development (TOD) yang terintegrasi dengan lokasi stasiun kereta dinilai menjadi solusi hunian bagi Milenial.
"Pembangunannya diintegrasikan dengan simpul-simpul transportasi publik, sehingga para milenial harus merubah mindset dari rumah horizontal jadi vertikal mengingat keterbatasan lahan perkotaan," ujar Dadang.
