Bisnis.com, JAKARTA - Berdasarkan data Indeks Pembangunan Desa, jumlah desa tertinggal berkurang sebanyak 6.518 desa menjadi 13.232 desa dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 19.750 desa.
Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa dengan skala 0-100. Adapun, skala kurang dari sama dengan 50 mengambarkan desa teringgal, 50-75 merupakan desa berkembang dan lebih dari 75 termasuk kategori desa mandiri.
Pendataan IDP ini masuk ke dalam Pendataan Potensi Desa (Podes) yang diadakan tiap tiga kali dalam 10 tahun. Khusus data perbandingan IDP 2014 dan 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) mengunakan data 2014 dimana jumlah desa mencapai 73.670 desa.
Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto menuturkan penurunan ini sejalan dengan target RPJMN 2015-2019 yang mematok pengurangan pertumbuhan desa tertinggal menjadi desa berkembang sebanyak 5.000 desa.
"Jumlah desa tertinggal berkurang 6.518 desa artinya berbagai upaya, seperti dana desa dan upaya lainnya mampu mengurangi jumlah desa tertinggal atau dengan kata lain target di dalam RPJMN tercapai," papar Suhariyanto, Senin (10/12).
Sementara itu, jumlah desa mandiri mengalami peningkatan sebesar 2.665 desa menjadi 5.559 desa pada 2018 dibandingkan 2.894 desa pada 2014. Peningkatan ini juga melampaui target yang ditetapkan di dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 2.000 desa.
Baca Juga
Indeks Pembangunan Desa disusun dari 5 dimensi, yang terdiri dari 12 variabel dan 42 indikator. Dari data Podes 2018, Kecuk mengungkapkan semua dimensi penyusun IPD mengalami kenaikan.
Dimensi dengan kenaikan tertinggi adalah penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu sebesar 9,81 poin menjadi 71.40 pada 2018 dari 61,59 pada 2014. Peningkatan besar kedua, yaitu dimensi kondisi infrastruktur sebesar 5,42 poin menjadi 44,63 dari 39,21 pada 2014.
Selanjutnya, pada Dimensi Kondisi Infrastruktur, indikator yang mengalami kenaikan paling tinggi adalah bahan bakar untuk memasak, dengan meningkatnya jumlah desa yang ada pangkalan/agen/penjual LPG sebesar 14% menjadi 54.839 desa.
Sementara dimensi dengan kenaikan terkecil adalah pelayanan dasar, yaitu sebesar 0,92 poin. Pelayanan dasar ini meliputi ketersediaan akses kesehatan dan pendidikan.
Perubahan nilai indikator penyusun IPD cukup bervariasi. Salah satu indikator yang mengalami kenaikan tinggi pada dimensi pelayanan dasar adalah ketersediaan dan akses ke SMU sederajat, dengan meningkatnya jumlah desa yang ada SMU sederajat sebesar 19%.
Berdasarkan sebaran desa, desa dengan status tertinggal masih banyak dijumpai di Papua, Kalimantan dan Maluku. "Tentunya ini perlu dipikirkan karena persoalan terbesar lebih kepada persoalan geografis bagaimana desa di Papua dan Papua Barat sangat sulit dijangkau," ungkap Suhariyanto.
Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan pihaknya akan terus mengupayakan agar pertumbuhan desa tertinggal ke arah berkembang dan mandiri terus meningkat ke depannya. "Yang tertinggal ini masih ada banyak. Ini PR yang harus kita selesaikan jadi patut kita lanjutkan," papar Eko.
Khusus untuk Papua, Eko melihat dana desa agak tidak efektif jika tidak dibarengi oleh pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pembangunan Trans Papua, BBM Satu Harga dan elektrifikasi. "Jadi kalau BBM mahal, dana desa sebesar apapun tidak akan efektif," tegas Eko.
