Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menkeu Sri Mulyani Percaya Diri, Penerimaan Negara Lampaui Proyeksi di UU APBN 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim penerimaan negara bakal tumbuh 18,2% menjadi Rp1.936 triliun, atau melebihi proyeksi di Undang-undang APBN 2018 senilai Rp1.894 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) memberikan pernyataan kepada wartawan usai membuka Indonesia Banking Expo (IBEX) 2018, didampingi oleh Ketua Steering Committee IBEX 2018 Tigor M. Siahaan (kiri) dann Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Kartika Wirjoatmodjo (kanan), di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (15/11)./Bisnis-Rinaldi Mohammad Azka
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) memberikan pernyataan kepada wartawan usai membuka Indonesia Banking Expo (IBEX) 2018, didampingi oleh Ketua Steering Committee IBEX 2018 Tigor M. Siahaan (kiri) dann Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Kartika Wirjoatmodjo (kanan), di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (15/11)./Bisnis-Rinaldi Mohammad Azka

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim penerimaan negara bakal tumbuh 18,2% menjadi Rp1.936 triliun, atau melebihi proyeksi di Undang-undang APBN 2018 senilai Rp1.894 triliun.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh proyeksi penerimaan pajak yang naik 15,2%, penerimaan bea cukai tumbuh 14,7%, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) naik 28,4%.

"Ini outlook-nya sampai akhir tahun. Tapi nanti tanggal 31 [Desember] kami pasti update angka realisasi, kami sudah hitung sampai minggu pertama kemarin. Jadi total penerimaan negara akan tumbuh 18,2%. Untuk pertama kali penerimaan negara akan mencapai melebihi apa yang ada di dalam UU APBN," katanya seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Rabu (5/12/2018).

Dari sisi belanja, dia juga memperkirakan nilainya mencapai Rp2.210 triliun atau tumbuh 11% hingga akhir tahun. Angka ini tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya tumbuh 6,9%.

Secara keseluruhan defisit APBN 2018 diperkirakan hanya 1,86%. Proyeksi ini tergolong lebih rendah dibandingkan dengan yang tersusun dalam UU APBN sebesar 2,19%.

"Dan sekarang fokusnya adalah bagaimana menyelesaikan di tahun 2018. Defisit kita yang menurun dan juga primary balance-nya mendekati nol, hanya defisit Rp15 triliun. Di UU APBN, sebetulnya primary balance yang dianggarkan Rp87 trilun," ujarnya.

Menurutnya, perbaikan APBN tahun ini merupakan modal untuk menghadapi ketidakpastian pada 2019 yang berasal dari kelesuan ekonomi dunia hingga kesepakatan perdagangan antara China dengan Amerika Serikat.

 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper