Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat sektor transportasi Darmaningtyas menilai penerapan kebijakan ganjil-genap yang akan diperluas hingga akses Tol Tambun merupakan hal yang dilematis tetapi langkah yang diperlukan.
"Ini bukan soal efektif atau tidak dalam menguraikan kemacetan, tetapi satu-satunya yang bisa dilakukan saat ini," kata Darmaningtyas di Jakarta pada Jumat (30/11/2018).
Menurut dia, hal tersebut merupakan langkah yang bisa dilakukan mengingat saat ini juga sedang dilakukan pembangunan berbagai proyek infrastruktur transportasi secara bersamaan di Tol Jakarta-Cikampek.
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyatakan, kebijakan ganjil genap di pintu tol Bekasi Barat dan Timur yang diterapkan sejak Maret 2018 hingga kini masih efektif untuk mengurangi kemacetan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek khususnya ruas Bekasi-Jakarta pada pagi hari.
"Kebijakan ini diterapkan pada pagi hari yaitu pada pukul 06.00-09.00 WIB setiap Senin sampai dengan Jumat, jadi memang beda konteksnya dengan masalah kemacetan parah yang sering terjadi pada malam hari di jalan Tol Jakarta-Cikampek akhir-akhir ini," kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono.
Bambang menegaskan bahwa justru kebijakan ganjil genap ini dapat membantu mengurai kemacetan ke arah Jakarta pada pagi hari.
Mengingat kebijakan ganjil genap dinilai efektif dalam mengurai kemacetan jalan tol Jakarta-Cikampek, dalam waktu dekat akan dilakukan optimalisasi regulasi yang sudah ada dengan memberlakukan kebijakan ganjil genap di pintu tol Tambun.
"Sebelum dilakukan pemberlakuan kebijakan ganjil genap di pintu tol Tambun, tentunya akan kita lakukan sosialisasi dan uji coba kepada masyarakat terlebih dahulu yang dilakukan bersama para stakeholder lainnya" kata Bambang.
Dia mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalaman sebelumnya, kegiatan uji coba dan sosialialisasi perlu waktu 2 pekan hingga 1 bulan.
Konsekuensi lain yang akan dilakukan dengan diterapkannya kebijakan ganjil genap di pintu tol Tambun adalah menambah angkutan umum massal yang selama ini sudah beroperasi.
"Kalau dibutuhkan kami akan siapkan armada 100 bus premium untuk mengakomodir kebutuhan angkutan umum bagi masyarakat," jelasnya.
Selain itu, ujarnya, implementasi ganjil genap di pintu tol Tambun juga tidak membutuhkan dasar hukum yang baru karena sudah termasuk di dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 18/2018 yang juga menjadi dasar hukum implementasi kebijakan ganjil genap di pintu tol Bekasi Barat dan Timur.
Berdasarkan data evaluasi selama enam bulan penerapan (Maret - Oktober 2018), jumlah penurunan lalu lintas yang relatif stabil pada kisaran 30-38 persen saat pemberlakuan kebijakan ganjil genap di pintu tol Bekasi Barat 1, pintu tol Bekasi Barat 2 dan pintu tol Bekasi Timur 2.
Sementara itu dampak positif juga tecermin melalui meningkatnya pengguna angkutan umum massal, misalnya pada bus TransJabodetabek Premium dengan trayek Bekasi Barat dan Bekasi Timur dengan operator PPD, terdapat peningkatan jumlah penumpang sebesar 30 persen dari saat implementasi awal paket kebijakan (Maret - April 2018) dengan kondisi terkini (September 2018).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
