Asosiasi pun berharap keberpihakan pemerintah ini tidak hanya didasari pada momen politik, tetapi sungguh berkelanjutan demi kemaslahatan para petani tembakau.
Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Agus Parmuji mengapresiasi keputusan yang diambil berdasarkan rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Presiden Bogor, Jumat (2/11/2018).
Dengan begitu, tarif cukai rokok tetap sama dengan tarif pada 2018. Menurutnya, keputusan itu merupakan bukti keberpihakan pemerintah pusat terhadap keberlangsungan hidup ekonomi petani tembakau nasional.
“Kalangan petani tembakau menyampaikan rasa terima kasih kepada pak Jokowi yang masih memperhatikan sektor pertembakauan sebagai salah satu aset strategis nasional,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (7/11/2018).
Agus mengatakan sebelumnya kalangan petani yang resah dengan rencana pemerintah tersebut telah menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah pusat. APTI melayangkan surat ke pemerintah, mulai darri Menteri Sekretaris Kabinet Negara, Menteri Pertanian, gubernur di masing-masing sentra tembakau, dan pemerintah kabupaten.
Melalui surat tersebut, pihaknya menghimbau presiden dan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar tidak menaikkan tarif cukai pada 2019 dan menunda aturan simplifikasi tarif cukai yang tertuang dalam PMK No. 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
“Semoga dengan tidak naiknya cukai tembakau di tahun 2019 akan sangat berdampak terhadap penyerapan bahan baku nasional,” ujarnya.
Di samping itu, kalangan petani tembakau pun berharap semoga keputusan pemerintah pusat tidak bermuatan politis, melainkan murni ketulusan pemerintah.
Agus mengatakan pihaknya berharap keberpihakan pemerintah pusat juga terus berlanjut dengan membuat kebijakan yang memayungi dan membentengi sektor pertembakauan nasional.
Salah satunya regulasi terkait pembatasan impor tembakau. APTI meminta pemerintah untuk menganjurkan ke semua industri tembakau baik nasional maupun multinasional yang sudah memasarkan produknya di Indonesia agar semua bisa berkompetisi untuk membeli tembakau nasional di musim panen.
“Kebeperpihakan pemerintah terhadap sektor pertembakauan akan berdampak terhadap keberlangsungan dan kemakmuran rakyat tembakau, karena ketika rakyat petani makmur negara tidak mungkin akan hancur,” tambah Agus.
