Bisnis.com, JAKARTA – Guna mempercepat realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memulai proses lelang dini proyek pemerintah senilai Rp32,61 triliun pada bulan ini.
Jumlah tersebut setara dengan 3.926 paket dan mencapai 39% dari total 80% pagu pengadaan Kementerian PUPR.
Paket lelang dini tersebut terdiri dari 4 paket di Sekretariat Jenderal, 66 paket di Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA), 3.446 paket di Ditjen Bina Marga, 84 paket di Ditjen Cipta Karya, 314 paket di Ditjen Penyediaan Perumahan, 5 paket di Ditjen Pembiayaan Perumahan, dan 7 paket di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
Dalam memulai lelang dini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan arahannya agar penganggaran dilakukan secara efektif dan efisien mengacu pada value for money.
Selain itu, dia meminta pelelangan dilakukan secara adil, tidak diskrimatif dan bersaing. Adapun, kelompok kerja (Pokja) harus kredibel/profesional, dapat dipercaya, cepat dan jangan takut melangkah.
“ULP/Pokja harus bekerja secara efektif dan efisien dengan mengetahui kebutuhan, tepat mutu, manfaat yang optimal, dan sesuai harga pasar," kata Basuki dikutip dari keterangan resmi, Senin (5/11/2018)
Dia menjelaskan dari total pagu APBN Kementerian PUPR tahun 2019 yang mencapai Rp110,7 triliun, sebanyak 84,6% atau senilai Rp75,73 triliun merupakan belanja modal. Selain itu, sekitar 16,2% dark sisanya merupakan belanja barang yang mayoritasnya berkarakter modal.
Basuki juga mengingatkan jajarannya untuk menjauhi praktik koruptif, kolusi dan nepotisme.
Hal tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas Kabinet bahwa praktik-praktik proyek yang di-ijonkan, penggelembungan harga atau mark up, praktik suap, modus kongkalikong dengan vendor dan lelang fiktif dengan manipulasi dokumen dan pemenang pengadaan, tidak boleh terjadi lagi.
Dalam kesempatan tersebut, Basuki juga menyampaikan bahwa pada tahun 2019, Kementerian PUPR fokus pada penyelesaian tugas, termasuk tugas khusus penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana di NTB dan Sulawesi Tengah, pembangunan pasar dan sarana pendidikan.
