Maaf kalau judul tulisan ini terpaksa pinjam terminologi ‘umpatan’ yang telah lama nggak kedengaran itu.
Istilah Jawa yang sebenarnya “makian holistik”, itu tiba-tiba populer kembali setelah Presiden Joko Widodo bicara tentang politik sontoloyo.
Pernyataan itu lantas kontroversial. Pak Jokowi bilang, ia ketrucut. Artinya, kelepasan bicara, namun mungkin keceplosan kata-kata itu didasari oleh rasa gemes yang sudah overdosis.
Barangkali Pak Jokowi sedang baper alias “bawa perasaan”. Mungkin karena banyak hal “konyol, tidak beres dan bodoh”, yang berkembang, kedengaran, atau malah mengepung kehidupan sehari-hari kita.
Memang, kata sontoloyo bermakna harfiah “konyol, tidak beres dan bodoh”, menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Tapi makna filosofis dari kata itu sebenarnya jauh lebih dalam. Saya boleh tambahkan: “mbulet nggak keruan, nggak bisa dipegang, nggak bisa jadi acuan dan bikin keblinger banyak orang”.
Silakan koreksi kalau makna tambahan saya itu salah.
***
Sebenarnya, banyak peristiwa di dunia saat ini juga tampak sontoloyo.
Biar lebih mudah, kita lihat di bidang ekonomi. Nggak ada yang mungkin mengira sebelumnya, di era yang penuh tantangan dewasa ini, akan terjadi sebuah perang dagang hebat antarnegara adidaya, yang mengorbankan perekonomian dunia itu sendiri.
Mungkin masih terlalu dini untuk melakukan kalkulasi akibatnya saat ini. Yang jelas, dalam pertemuan di Bali bulan lalu, Bank Dunia sempat menyinggung risiko downside bagi perekonomian dunia, sekitar 0,2%.
Lalu, laporan terbaru indeks manufaktur dari Nikkei juga menyebutkan, banyak negara mulai terkena dampak perang dagang Amerika-China.
Aktivitas manufaktur sejumlah negara di Asia mulai melemah pada Oktober lalu. Ini karena kecepatan lokomotif ekonomi yang menarik manufaktur Asia, yakni China, tengah melambat. Kondisi itu tampaknya mulai merembet ke kawasan.
Asia memang berkontribusi sekitar 60% terhadap rantai pasokan manufaktur China. Karenanya, meningkatnya tensi perdagangan yang memperlambat ekonomi China turut memukul perekonomian negara-negara di kawasan.
Indikatornya, indeks manajer pembelian atau Purchasing Managers’ Index, yang lazim disebut PMI, turun beramai-ramai di Taiwan, Thailand, Malaysia, Korea Selatan dan Indonesia. Bahkan PMI Taiwan, Thailand dan Malaysia masuk ko zona kontraksi.
Zona kontraksi manufaktur terlihat dari besaran angka di bawah 50. Sedangkan angka PMI di atas 50 mengindikasikan bahwa sektor manufaktur dalam sebuah perekonomian bergerak ekspansif.
Pada periode September-Oktober, PMI Taiwan turun dari 50,8 menjadi 48,7. Ini adalah level terendah sekaligus kontraksi pertama sejak Mei 2016. PMI Malaysia turun menjadi 49,2 dari 51,5, sedangkan PMI Thailand turun dari 50 menjadi 48,9. Bagi Thailand, angka itu adalah PMI terburuk sejak November 2016.
Di Korea Selatan, PMI turun menjadi 51 dari 51,3, sedangkan di Indonesia menurun dari 50,7 menjadi 50,5.
PMI China sendiri hanya bertengger di level 50,1, masih tampak malas bergerak. Hanya Vietnam yang masih bertahan dengan PMI tinggi (53,9) dan Jepang (52,9) pada Oktober.
Selebihnya, kita semua merana. Sontoloyo.
***
Tentu, bagi Indonesia tantangan yang dihadapi makin tidak mudah.
Dari sisi investasi, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal, kinerjanya kembali melambat pada kuartal ketiga tahun ini. Total investasi hanya mencapai Rp173,8 triliun, turun 1,6% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang mencapai Rp176,6 triliun.
Data investasi itu sejalan dengan profil kemudahan berbisnis di Indonesia yang tidak beranjak naik tahun ini, setelah tahun-tahun sebelumnya membaik signifikan.
Berdasarkan laporan Ease of Doing Business 2019 yang dirilis oleh Bank Dunia, Rabu (31/10), peringkat Indonesia turun menjadi 73 dari 190 negara. Padahal, tahun lalu peringkat Indonesia di posisi 72.
Yang pasti, menurut Bank Dunia, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah terkait dengan perizinan, perlindungan investor, perdagangan lintas batas, dan penghormatan atas kontrak bisnis.
Ini mengingatkan saya dengan investasi proyek gas di Blok Masela beberapa tahun lalu.
Proyek itu semula berlokasi di tengah laut (off-shore), tiba-tiba berubah menjadi on-shore. Banyak yang bilang, ini adalah salah satu titik awal pemicu ketidakpastian yang membuat investor terperdaya. Tak usahlah menyebut contoh-contoh lainnya.
Perbaikan kemudahan berusaha melalui standar baru perizinan lewat sistem online satu pintu melalui OSS (Online Single Submission) juga masih menghadapi banyak kendala.
Sejumlah isu kelembagaan, seperti ketidaksinkronan antarinstansi (Kemendag dan Kemenkumham) serta antardaerah, masih menjadi sumber keluhan dunia usaha.
Ini persoalan yang cukup pelik. Penyakit kronis birokrasi dan institusi. Chatib Basri, saat masih menjabat Menkeu, pernah mengatakan ekonomi sudah masuk era Star Wars, tapi institusi Indonesia masih seperti zaman Dinosaurus.
***
Perekonomian Indonesia juga mengidap tantangan penyakit menahun defisit transaksi berjalan. Pada kuartal kedua lalu, defisit transaksi berjalan sudah menembus 3% dari produk domestik bruto atau PDB.
Pada kuartal ketiga ini, menurut bocoran yang saya peroleh, angka defisit akan naik lagi. Ini salah satu penyebab nilai tukar rupiah terus berfluktuasi.
Banyak ekonom mengaku cemas, defisit transaksi berjalan kali ini lebih sulit mengatasinya, karena bersifat struktural.
Saya khawatir, upaya mengatasi tekanan terhadap rupiah akibat defisit transaksi berjalan yang besar, sepertinya akan terus menemui jalan buntu. Apalagi, apabila cara mengatasinya biasa-biasa saja. Business as usual, seperti sedia kala.
Ada satu catatan yang tampaknya masih luput dari perhatian, yakni ekonomi digital.
Jangan-jangan, di sinilah pokok masalah sumber defisit transaksi berjalan yang tidak kentara. Seperti siluman. Jangan-jangan, mirip dengan data beras yang jadi acuan kebijakan tiap tahun, yang ternyata datanya siluman.
Begitupun dengan defisit transaksi berjalan. Jangan-jangan, data yang dimiliki otoritas saat ini juga “siluman”, karena tak mampu meng-capture nilai riil dari transaksi perdagangan, transaksi keuangan dan lalulintas modal yang dijalankan oleh sistem ekonomi digital.
Telepon pintar (smartphone) telah mengubah ekonomi. Bukan sekadar evolutif, tetapi revolutif. Perubahan yang cepat dan kencang.
Tanda-tanda kasat mata sebenarnya sudah terlihat. Banjir iklan hari ini didominasi oleh iklan digital.
Pertanyaannya, ke manakah uang iklan digital pergi? Menurut berbagai data, sekitar 70% pergi ke Google dan Facebook.
Lalu bagaimana dengan belanja online itu sendiri? Diperkirakan, separuh pengguna internet Indonesia adalah pembelanja digital. Angkanya diperkirakan bisa mencapai 60 juta orang.
Ini tentu angka signifikan, mengingat 93% barang yang diperdagangkan secara digital adalah barang impor. Hanya 7% merupakan produk UKM lokal, merujuk asosiasi e-commerce Indonesia.
Belum lagi pembeli berbagai aplikasi hiburan, games, maupun aplikasi lainnya melalui dua toko utama: Google Playbook dan App Store.
Sayangnya, tak ada data meyakinkan yang bisa menunjukkan besaran transaksi keuangan secara digital tersebut. Padahal, ia telah menjadi capital outflow yang sebenarnya.
Karena itu, fokus otoritas mestinya bukan lagi sekadar berhitung lalulintas barang ekspor-impor konvensional. Bukan sekadar lalulintas investasi dikurangi dividen perusahaan yang keluar, atau transaksi jasa dan aneka hitungan transaksi konvensional lainnya.
Kita butuh instrumen baru untuk menangkap data transaksi digital. Jangan-jangan, inilah salah satu siluman penyumbang defisit transaksi berjalan, yang hingga kini belum ketahuan.
***
Lantas, apakah ekonomi Indonesia benar-benar sontoloyo?
Kalau saya ditanya soal ini, saya akan bilang tidak. Kita lihat saja datanya. Di tengah begitu banyaknya tantangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih melaju di atas level 5% hingga kuartal ketiga tahun ini.
Pertumbuhan 5% dengan basis ekonomi US$1.000 miliar, adalah kecepatan pertumbuhan yang relatif besar. Ekonomi tidak mengalami stagnasi, apalagi penurunan. Bahkan kue ekonomi bertambah sedikitnya US$50 miliar setiap tahun.
Tentu, angka itu secara absolut jauh lebih besar, bahkan kalaupun dibandingkan dengan pertumbuhan 7% dari basis ekonomi US$100 miliar pada sebelum krisis ekonomi 1997/1998.
Begitupun, dengan kondisi nilai tukar yang saat ini berada di kisaran Rp15.000-an per dolar AS. Level ini seyogianya dianggap sebagai level normal yang baru. Yang perlu dijaga adalah nilai tukar yang stabil.
Apalagi stabilitas harga konsumen dapat dijaga, yang tercermin dari laju inflasi yang stabil di kisaran 3,5%.
Maka, bagi saya, ekonomi Indonesia tidaklah se-sontoloyo yang dibincangkan sejumlah orang.
Tantangan ekonomi memang tidak mudah. Apalagi di era VUCA alias volatility, uncertainty, compexity dan ambiguity seperti sekarang ini. Banyak kompleksitas baru yang muncul. Namun, bukan berarti membuat kita pupus dan hilang harapan.
Jadi, bagaimana menurut Anda?(*)
