4 TAHUN KABINET KERJA, Ini Beberapa Capaian Jokowi-JK di Sektor Energi

Pengalihan pengelolaan Blok Rokan kepada PT Pertamina (Persero) mulai 2021 diklaim dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara mencapai Rp825 triliun hingga 2041.
David Eka Issetiabudi | 21 Oktober 2018 18:41 WIB
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersama Gubernur NTB Zulkieflimansyah (kiri) saat tiba di Bandara International Lombok di Praya, Lombok Tengah, NTB, Kamis (18/10/2018). Presiden melakukan kunjungan kerja ke NTB dalam rangka memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi gempa Lombok berjalan lancar. - ANTARA/Ahmad Subaidi

Bisnis.com, JAKARTA — Pengalihan pengelolaan Blok Rokan kepada PT Pertamina (Persero) mulai 2021 diklaim dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara mencapai Rp825 triliun hingga 2041.

Setelah mulai akhir tahun lalu resmi mengelola Blok Mahakam, portofolio pengelolaan blok migas skala besar nasional bertambah seiring diserahkannya Blok Rokan ke perusahaan pelat merah tersebut.

Pascapengelolaan Blok Mahakam di tangan Pertamina, realisasi serapan minyak mentah ke dalam negeri pun meningkat. Dengan kontribusi dua blok migas tersebut, pada 2021, Pertamina akan berkontribusi pada 60% produksi migas nasional.

Selain itu, divestasi saham PT Freeport Indonesia ke induk usaha pertambangan, PT Inalum. Pemerintah mengklaim, dengan divestasi saham PTFI, efisiensi akan dapat diraih. Belum lagi bicara transfer teknologi dalam pengelolaan tambang yang paling kompleks ini.

Akan tetapi, pengelolaan PTFI ke depannya bukan pekerjaan rumah sepele, terutama dengan tantangan pertambangan dalam.

Selain di sektor hulu migas dan minerba, pemerintah juga dihadapkan dengan dinamika industri migas hilir. Salah satunya, persoalan subsidi energi. Tahun pertama memimpin, Presiden Jokowi menetapkan subsidi listrik senilai Rp102 triliun dan BBM senilai Rp240 triliun.

Tahun ini, dalam APBN 2018, subsidi listrik terpangkas menjadi Rp48 miliar dan BBM sebanyak Rp47 triliun. Pemerintah menggeser pendanaan subsidi energi untuk menyokong belanja infrasturktur yang relatif besar dalam 4 tahun belakangan.

Jika pada APBN 2018, sektor infrasturktur dengan anggaran Rp155 triliun, kesehatan Rp60 triliun dan Rp353 triliun, maka anggarannya berlipat tiga tahun berikutnya. Dalam APBN 2018, anggaran infrastruktur dipatok Rp410 triliun, kesehatan Rp111 triliun dan pendidikan Rp444 triliun.

Terakhir terkait pemanfaatan energi baru dan terbarukan, pemerintah mengklaim terus berkomitmen meningkatkan pemanfaatannya dalam mendukung ketahanan energi nasional. Tahun lalu, setidaknya ada 70 kontrak EBT sebesar 1.214 MW yang ditandatangani pada 2017.

Sejauh ini, pemanfaatan EBT terbagi pada tenaga surya sebesar 62%, biogas dan biomassa 23%, panas bumi 7%, air 4% serta minihidro sebesar 4%. Hingga semester I/2018, setidaknya telah terpasang pembangkit listri bersumber dari EBT 1.651 MW.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kabinet kerja

Editor : Sepudin Zuhri

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top