Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia dan Vietnam sedang menjajaki kerja sama dalam hal menangani penangkapan ilegal di perairan kedua belah negara.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan pertemuan bilateral dengan Deputy Minister of Agriculture and Rural Development Vietnam Hoàng Vn Thng untuk membicarakan peluang kerja sama Indonesia dan Vietnam di industri pengolahan perikanan.
Susi mengatakan, selama ini nelayan Vietnam merupakan salah satu pelaku illegal fishing di Indonesia. Banyak kapal dan nelayan Vietnam yang ditangkap karena melanggar aturan. Oleh karena itu, ketimbang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia yang sudah dilarang dan dinyatakan ilegal, Menteri Susi menawarkan Vietnam untuk berinvestasi dan mendirikan pabrik di sektor pengolahan di Indonesia.
“Sekarang untuk processing (pengolahan) bisa 100% ownership foreigner (kepemilikan asing). Dan di beberapa wilayah bisa dapat tax holiday, insentif bea masuk, custom, dan insentif lainnya. Jadi tidak usah jauh tangkap ikan ke wilayah Indonesia, nanti menimbulkan masalah. Jadi beli saja (kepada nelayan Indonesia), proses, kemudian produknya ekspor ke Vietnam,”kata Susi melalui keterangan resmi, Sabtu (13/10/2018).
Berinvestasi dan mendirikan pabrik, menurutnya, telah berhasil dilakukan antara Indonesia dan Thailand. Setelah Thailand menghentikan kegiatan penangkapan di Indonesia dan membeli bahan baku kepada Indonesia, ekspor Indonesia ke Thailand naik hampir 1.000%. Selain itu, hubungan kedua negara juga menjadi lebih baik. “Jadi lebih baik kita kerja sama lebih kencang dan makin baik,”lanjutnya.
Susi mencontohkan Jembrana, Bali yang kaya dengan ikan tongkol, lemuru, mackerel, dan berbagai jenis ikan lainnya. Pasalnya dalam sehari ada sekitar 100-150 ton ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Jembrana.
Menurutnya ini merupakan peluang Vietnam untuk membuka pabrik pengolahan di sana. Menteri Susi juga mengatakan, di Indonesia saat ini ikan banyak dan harganya murah. Selain itu, banyak nelayan yang melakukan penangkapan sehingga Vietnam tak perlu khawatir kekurangan bahan baku.
Tak hanya di Jembrana, beberapa daerah lain di Indonesia juga sangat potensial untuk pengembangan industri perikanan. “Sekarang silakan datang ke Papua dan Maluku, itu ikannya banyak sekali. Hanya perlu pabrik dan uang untuk beli. Nelayan kita banyak,”katanya.
Selain itu, penawaran kerjasama ini menurut Menteri Susi adalah apresiasi Indonesia atas menurunnya pelanggaran illegal fishing oleh Vietnam beberapa waktu terakhir.
Terkait hal tersebut, Hoàng Vn Thng menyatakan sepakat dengan Menteri Susi. Menurutnya, beberapa tahun belakangan khususnya tahun ini, pemerintah Vietnam telah memperketat pengawasan terhadap kapal-kapal yang melanggar hukum dan memberi sanksi tegas terhadap pelaku. Tujuannya untuk mengembangkan industri perikanan yang berkelanjutan. Terlebih lagi karena Vietnam baru saja diberi kartu kuning oleh Uni Eropa karena permasalahan illegal fishing.
Namun di samping menegakkan aturan, menurutnya pemerintah Vietnam juga harus mencarikan solusi bagaimana menciptakan situasi kondusif bagi nelayan agar mereka bisa bertahan hidup. Untuk itu, Vietnam menyambut baik tawaran kerja sama dari Indonesia. Thng berpendapat, peluang ini dapat dimanfaatkan Vietnam untuk menghasilkan produk perikanan guna memenuhi kebutuhan hidup 100 juta lebih penduduk Vietnam.
“Kalau saya kembali ke Vietnam, saya akan diskusikan dengan pengusaha-pengusaha Vietnam di bidang ini. Dan setelah ini, saya akan sampaikan apa yang kita bicarakan ini kepada Menteri kami (Minister of Agriculture and Rural Development of Vietnam),”pungkas Hoàng Vn Thng
