Bisnis.com, JAKARTA – Keberadaan bus dengan sistem bus rapid transit (BRT) tidak efektif di sejumlah provinsi/kota.
Akademisi Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengatakan di beberapa kota, bahkan angkutan massal dengan sistem BRT tersebut sudah punah, seperti di Bogor, Gorontalo, dan Manado.
“Bahkan yang lalu pun ada yang punah, tidak beroperasi. Banyak yang mangkrak juga setelah diberikan bantuan bus,” ungkapnya kepada Bisnis pada Rabu (26/9/2018).
Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, misalnya, Djoko mengungkapkan bus yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan itu hanya beroperasi 2 bulan.
Menurutnya, punahnya BRT yang digarap oleh Kemenhub disebabkan kurangnya pembinaan pemerintah pusat ke daerah. Apalagi, minat beberapa kepala daerah sangat minim terhadap keberadaan angkutan umum. “Kepala daerah yang peduli bisa dihitung jari satu tangan.”
Selain itu, dari sisi organisasi, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga dianggap kurang mendukung program itu. “Mereka kurang fokus, energinya habis mengurus transportasi online. Padahal transportasi online tidak ada dalam Renstra [Rencana Strategis].”
Untuk diketahui, pembangunan bus dengan sistem BRT itu sebetulnnya sudah dimulai sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, kata Djoko, sudah terbangun BRT di 20 kota. “Sekarang sudah kurang dari itu.”
Sementara, pada era Presiden Joko Widodo, Kemenhub menargetkan akan membangun BRT di 35 kota seperti yang tertera di Renstra Kemenhub periode 2015-2019.
Dalam hal ini, Kepala Subdirektorat Angkutan Orang Kementerian Perhubungan, Syafrin Liputo, menyebutkan BRT siap dioperasikan di 23 provinsi/kota yaitu yaitu Jabodetabek, Banda Aceh, Medan, Bali, Makassar, Bandung, Surabaya, Surakarta, Batam, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Mataram, Pekanbaru, Semarang, Sorong, Pontianak, dan Mamuju.
“Sebanyak 12 lainnya belum mengoperasikan BRT,” kata Syafrin kepada Bisnis pada Selasa (25/9/2018).
Menurutnya, ada beberapa kota yang diprediksi tidak optimal dalam pengoperasian BRT lantaran terkendala subsidi tarif dari pemerintah daerah. “Tarifnya beda-beda setiap kota, tergantung pemerintah setempat.”
Untuk diketahui, selain proyek pembangunan BRT, pada Renstra 2015-2019 Kemenhub juga menyediakan prasarana berupa 340 halte bus di provinsi/kota tersebut.
Terkait dengan pendanaan, Syafrin mengatakan bahwa proyek tersebut sepenuhnya dibiayai oleh anggaran negara tanpa melibatkan pihak lain. “Pengadaan busnya selain di Jabodetabek, seluruhnya dari Kemenhub.”
