Bisnis.com, JAKARTA — Dalam periode 2015—2019, pembangunan infrastruktur Tanah Air membutuhkan pendanaan yang cukup fantastis. Nilainya mencapai US$359,20 miliar.
Dari jumlah sebanyak itu, pemerintah hanya sanggup membiayai US$148,20 miliar, sisanya mengandalkan peran badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta.
Akan tetapi, pemerintah juga menyadari keterbatasan pembiayaan oleh BUMN dan swasta.
Oleh karena itu, pemerintah mendorong Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk memfasilitasi sumber dana dari dalam dan luar negeri dan menyelaraskannya dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang sesuai perencanaan pembangunan nasional.
Pada 2017, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menandatangani Keputusan No. Kep.121. PPN/HK/11/2017 tentang Pembentukan Tim Pembiayaan Infrastruktur Non-Anggaran (PINA) yang ini dikenal sebagai PINA Center.
Baru setelah pembentukan PINA Center di bawah Bappenas pada 2017, proyek-proyek pembiayaan nonanggaran yang sama sekali tidak memiliki jaminan atau anggaran dari pemerintah mulai berdatangan. Dalam kurun setahun terakhir, PINA Center telah menggolkan sebanyak 7 proyek dengan total nilai US$580 juta.
Baca Juga
Chief Executive Officer PINA Center Ekoputro Adijayanto mengungkapkan bahwa perjalanan selama 1 tahun lebih skema PINA bukan hal yang mudah, terutama upaya meyakinkan investor dana jangka panjang terhadap potensi investasi di Indonesia infrastruktur melalui instrumen ekuitas seperti reksa dana penyertaan terbatas (RDPT), dan perpetual bond.
Pertama, adanya paradigma bahwa investor dana jangka panjang sebagai pemain aman dalam kancah investasi.
"Bukan salah mereka, mereka harus membangun capability-nya dan itu butuh waktu," ungkap Eko dalam wawancara bersama Bisnis, Kamis (20/9/2018).
Kedua, Eko melihat ada faktor pipeline proyek. Proyek infrastruktur banyak sekali, tetapi PINA Center harus menyaring. Satu syarat yang paling penting adalah kewajiban internal rate of return (IRR) 13% ke atas.
Oleh karena itu, PINA sangat selektif karena tidak memiliki jaminan pemerintah, berbeda dengan PPP/KPBU (public private partnership/kerja sama pemerintah dengan badan usaha).
Ketiga, PINA mengutamakan pembiayaan ekuitas sehingga menjadi alternatif yang terbilang baru.
Alhasil, investor lebih komprehensif. Kalau surat utang negara ada tenornya, sedangkan investasi PINA ini bersifat panjang atau perpetual (selamanya).
"Mereka bisa jual, tetapi kalau tidak ada apa-apa mereka tetap di situ sehingga risikonya lebih dipertimbangkan secara menyeluruh," ujar Eko.
Keempat, karakter proyek PINA dengan instrumen ekuitas adalah project financing sehingga pembangunan dan keuntungan proyek tersebut harus sesuai dengan studi kelayakan.
"Ini yang menurut saya tidak semudah corporate financing, kalau corporate financing produknya beragam. Project financing hanya satu," tambah Eko.
Oleh sebab itu, perhitungan pendapatan di dalam studi kelayakan paling penting.
LEBIH BAIK
Selama setahun lebih memperkenalkan dan menyosialisasikan PINA, Eko mengatakan bahwa minat proyek dan investor untuk ikut bergabung pada tahun ini semakin lebih baik.
Pada Oktober 2018, PINA Center menargetkan financial closing sekitar Rp10 triliun untuk sektor perkebunan, bandara, dan energi terbarukan.
Dengan demikian, Eko optimistis financial closing investasi PINA dapat mencapai US$3 miliar pada kuartal pertama 2019 dari proyek di sektor minyak dan gas (kilang mini), jalan tol, hunian, kereta api, dan pelabuhan.
Eko menuturkan bahwa pihaknya tidak bisa menyampaikan detail perusahaan karena PINA Center memiliki perjanjian non-disclosure.
Akan tetapi, katanya, investor yang akan masuk yaitu investor dana jangka panjang dari berbagai lembaga pengelola dana pensiun dan aset manajemen.
Saat ini, pengelola dana jangka panjang dari luar negeri yang siap atau sudah masuk di dalam proyek PINA a.l. OMERS, CPP Investment Board dan Ontario Teachers' Fund, Manulife (Kanada), SGRF (Oman), Hana Financial Group.
Selain itu, minat investasi dari perusahaan di bidang infrastruktur, industri atau kelistrikan juga cukup besar a.l. Roland Berger, Marubeni, Osaka Gas, Itochu Corporation, Tucana Engineering, Kansai Electric Power Corporation, dan Huatsing Housing Holding Co.Ltd.
Kurang lebih, minat investor berasal dari 40 negara dengan potensi dana investasi sebesar US$40 miliar.
Menurut Eko, upaya memperkenalkan proyek PINA ke investor dana jangka panjang asing tidak mudah.
Umumnya, pertanyaan pertama yang investor tanyakan adalah “Di mana Indonesia?” Hal ini menjadi penting sehingga PINA Center terus memberi informasi dan perkembangan tentang proyek dan kondisi Indonesia.
Selain itu, berdasarkan pengalamannya, investor akan selalu membandingkan proyek di satu negara dengan negara lain.
Oleh karena itu, PINA Center akan menyusun acuan yang lebih kuat lagi untuk menarik minta investor ke depannya.
Jelang tahun politik sekalipun, Eko menyampaikan pihaknya tetap optimistis karena Indonesia telah berulang kali mengadakan pesta demokrasi yang damai.
Namun selebihnya, dia menuturkan Indonesia masih menarik di mata investor. Saat ini, Indonesia sudah masuk investment grade sehingga status ini yang cukup menjual.
"Ini yang selalu kami sampaikan pertama ke investor setelah menjawab di mana [letak] Indonesia. Indonesia sudah investment grade lo," kata Eko.
