Proyek Listrik tak Jadi Ditunda, APLSI: Pemerintah Realistis

Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) menyambut baik rencana pemerintah pembatalan penundaan proyek pembangkit sebesar 10,56 gigawatt (GW).
Denis Riantiza Meilanova | 25 September 2018 01:49 WIB
Presiden Joko Widodo (dari kiri) didampingi Dirut PT PLN Sofyan Basir, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan meninjau lokasi proyek PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di Desa Terate, Serang, Banten, Kamis (5/10). - ANTARA/Asep Fathulrahman

Bisnis.com, JAKARTA—Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) menyambut baik rencana pemerintah pembatalan penundaan proyek pembangkit sebesar 10,56 gigawatt (GW). 

"Kami mendukung karen berkurangnya cukup tinggi mungkin pemerintah lebih reliastis memperhitungkan dampak-dampak kerugian yang dialami oleh IPP kalau terlalu banyak ditunda," ujar Juru Bicara APLSI Rizal Calvary dihubungi Bisnis, Senin (24/9/2018).

Namun demikian, pihaknya masih memerlukan data proyek-proyek IPP mana saja yang ditunda dan sampai kapan proyek tersebut ditunda. Ini untuk memberikan kepastian pada IPP. "Kami harap komunikasi pemerintah dengan IPP, dengan PLN makin bagus, terbuka, dan transparan. Supaya sama-sama ke depan bisa bangun industri dengan baik dan programnya tereksekusi," kata Rizal.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merevisi jumlah kapasitas proyek pembangkit listrik yang berpotensi dimundurkan jadwal operasinya (commercial on date/COD) dari 15,2 gigawatt (GW) menjadi 4,64 GW.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi sebanyak 10,56 GW dari 15,2 GW proyek belum financial close dipastikan akan beroperasi sesuai jadwal.

"Jadi total ada 10,56 GW yang tidak bisa ditunda sehingga yang dapat dimundurkan COD-nya hanya 4,64 GW.  Itu penundaan ya bukan pembatalan," ujar Andy di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (24/9/2018).

Andy berujar proyek 10,56 GW tersebut harus tetap dijalankan sesuai jadwal, di antaranya untuk menjaga reserve margin sehingga tingkat keandalan sistem ketenagalistrikan terjaga.  Kemudian terdapat 3,51 GW proyek pembangkit energi baru dan terbarukan yang harus tetap dijaga pembangunannya. 

Pemunduran jadwal COD juga tidak bisa dilakukan lantaran beberapa proyek pembangkit gas (PLTGU) telah terkontrak perjanjian jual beli gas (PJBG) yang bila ditunda akan berdampak munculnya pinalti pembayaran Take or Pay, contohnya PLTGU Jawa I.  Lalu ada proyek yang berpotensi terkena penyesuaian harga jual beli listrik (price adjusment) bila proyek tersebut ditunda, misalnya PLTU Sulut 3.

Selain itu, Andy menyebutkan dari 10,56 GW sebanyak 4,16 GW juga sudah mendapatkan persetujuan harga dari Menteri ESDM Ignasius Jonan.  

Adapun untuk 4,64 GW yang berpotensi ditunda masih akan dievaluasi kembali.

 

Tag : pembangkit listrik
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top