COWORKING SPACE: Pos Properti Mantapkan Aturan Kerjasama Aset

PT Pos Indonesia, melalui anak usahanya PT Pos Properti sedang mempersiapkan peraturan internal untuk kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga.
Gloria Fransisca Katharina Lawi | 18 September 2018 18:17 WIB
President Director PT. Pos Property Indonesia Handriani Tjatur Setijowati (kiri) berbincang dengan CEO Ev Hive Coworking Space Carlson Lau di sela-sela peresmian hubungan kemitraan antara kedua belah pihak, di Jakarta, Rabu (31/1). - JIBI/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pos Indonesia, melalui anak usahanya PT Pos Properti sedang mempersiapkan peraturan internal untuk kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga.

Direktur Utama PT Pos Properti, Handriani Tjatur Setiowati mengatakan perusahaan memang belum ekspansif. Alasannya, Pos Indonesia melalui Pos Properti masih fokus mengurus aturan internal terkait kerja sama aset dengan pihak ketiga. Meskipun begitu, sejumlah aset Pos Indonesia di Jakarta dan Bandung beberapa telah menjelma coworking space.

“Luas total coworking space kami sekitar 2.800 meter persegi, terhitung sejak awal tahun ini,” jelas Handriani kepada Bisnis, Selasa (18/9/2018).

Aandriani menyebut, dengan pemantapan aturan kerjasama aset dengan pihak ketiga ini bisa memudahkan ekspansi bisnis properti Pos Indonesia. Salah satunya adalah kemungkinan untuk membuka gerai atau agen Pos Indonesia bersamaan dengan coworking space di kawasan hunian mixed use.

"Potensi seperti itu memang dimungkinkan saja," sambung Handriani.

Bisnis mencatat, pada Juni 2018 lalu, PT Pos Properti bekerjasama dengan EV Hive yang kini berubah nama menjadi COCOWORK untuk mengaktivasi gedung pos lama yaitu Gedung Filateli menjadi coworking space.

Selain bekerjasama dengan Pos Properti, EV Hive juga membina kerjasama pendanaan dengan East Ventures. Ada pun luas area coworking space di Gedung Filateli itu sekitar 1.000 meter persegi.

Sebelumnya, Chief Operating Officer COCOWORK, Erich Hirawan mengatakan perusahaan memang membidik kolaborasi dengan dua instansi. Prioritas pertama adalah kerjasama dengan  perbankan untuk membantu komunitas di start-up yang bergerak pada bidang teknologi finansial. Kedua adalah kerjasama dengan kantor-kantor pemerintahan yakni melalui badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD).

Menurut Erich, perbankan di Indonesia masih memiliki jaringan yang kuat dengan daya dukung teknologi yang bisa terintegrasi dengan bisnis finansial pemula. Sementara kantor pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN) membutuhkan konsep baru perkantoran guna menjawab kebutuhan generasi millennials.

“Kita mengarah ke pemerintah misalnya ke PT Pos Indonesia. Mereka punya visi yang baik membantu perkembangan teknologi. Kita melihat PT Pos mau berkolaborasi dan member kita juga banyak start-up yang bisa mereka jajaki,” tutur Erich.

Tag : coworking space
Editor : M. Rochmad Purboyo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top