Bisnis.com, BOGOR — Pemerintah menyatakan belum mengambil sikap terkait langkah Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang menyediakan plafon pinjaman hingga US$1 miliar sepanjang tahun ini.
Hal itu dikemukakan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono seusai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Jin Liqun.
"Ke depan [2018] mereka ada komitmen US$1 miliar sampai akhir tahun untuk tourism infrastructure, airport, hydro power, kalau ada. Nah komitmen menunggu kita," katanya di Istana Bogor, Kamis (30/8/2018).
Meski AIIB sudah menetapkan plafon pinjaman hingga US$1 miliar untuk Indonesia, Basuki mengungkapkan pemerintah belum memastikan bakal menggunakan sepenuhnya atau tidak.
Dia mengemukakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengusulkan sekitar empat proyek untuk didanai oleh Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) pada tahun ini.
Keempat proyek tersebut meliputi Long Spam Bridge Development for Selected Area US$335 juta, National Road Improvement in Central Kalimantan US$250 juta, Development of Regional Water Supply System of Jatigede US$140,62 juta, dan
IKK Water Supply Program and Small Water Treatment Plant for Water Scarcity Area US$50 juta.
Hingga saat ini, proyek sudah disetujui oleh AIIB adalah pinjaman sebesa4 US$260 juta kepada PT Indonesia Development Tourism Corporation (ITDC) untuk membiayai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika pada tahun ini.
Dia mencatat saat ini sudah ada sekitar tiga proyek yang sudah berjalan berkat pendanaan AIIB dan Bank Dunia yakni Dam Operational Improvement and Safety Project 2 US$125 juta, National Slum Upgrading Project US$216,5 juta, Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project US$250 juta.
AIIB menyatakan Indonesia tercatat sebagai penerima pendanaan terbesar setelah India. Total dana yang disalurkan ke Indonesia telah mencapai US$691,5 juta atau 13% dari US$5,34 miliar.
