Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Hubungan Hukum Keagrariaan mengadakan acara Konsultasi Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018 dengan tujuan untuk percepatan pencapaian target PTSL tahun 2018, baik secara yuridis maupun anggaran.
Acara ini berfokus pada penyusunan strategi dan perbaikan kinerja melalui evaluasi untuk mencapai target PTSL sebaik mungkin tanpa melupakan tugas utama Kementerian, yaitu memberikan dan memaksimalkan layanan masyarakat.
Himawan Arief Sugoto selaku Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN yang hadir untuk membuka acara tersebut mengungkapkan apresiasi terbesarnya pada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN baik pusat maupun daerah terlebih khusus Ditjen Hubungan Hukum Keagrariaan yang telah proaktif untuk memastikan pencapaian target PTSL tahun 2018.
“Ini merupakan tantangan buat kita, bagaimana agar pencapaian target yang semakin lama semakin tinggi tetap bisa dicapai, tentunya kita harus melakukan konsultasi mengenai _best practice_ yang dilakukan tahun lalu atau ada kekurangan yang bisa dibahas dalam konsultasi ini untuk perbaikan ke depannya. Harapannya konsultasi ini menghasilkan terobosan-terobosan baru dalam upaya percepatan program PTSL,” ujarnya melaluu keterangan resmi Rabu (29/8/2018).
Selain itu sebagai institusi harus berperan baik dalam memberikan pelayanan pada masyarakat maupun program yang ditetapkan oleh Pemerintah, ini adalah satu strategi atau hal yang harus dipikirkan bersama, bagaimana mengimbangi layanan publik yang tetap berjalan dengan program yang sedang dicapai.
"Harapannya bulan November ini target PTSL sudah bisa mencapai 90%,"katanya.
Baca Juga
Acara konsultasi ini berisi agenda di antaranya menyusun strategi percepatan pelaksanaan pengumpulan data yuridis dalam PTSL tahun 2018, dan melakukan integrasi pengumpulan data fisik dan data yuridis dalam pelaksanaan PTSL tahun 2018.
Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target PTSL, menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait PTSL, meningkatkan koordinasi dalam rangka menyelesaikan kendala dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PTSL, menyosialisasikan peraturan dan ketentuan baru yang terkait dengan PTSL, dan memberikan informasi apabila ada inovasi-inovasi dalam layanan PTSL.
Acara konsultasi itu juga dihadiri oleh jajaran Kementerian ATR/BPN pusat, yaitu pejabat struktural dan pejabat fungsional umum di lingkungan Ditjen Hubungan Hukum Keagrariaan, Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Wilayah Provinsi, Kepala Seksi pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan target PTSL terbanyak, dan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kabupaten/Kota yang pencapaian atau realisasi fisik dan anggarannya paling rendah.
Selain itu, Sekjen juga mengingatkan kepada jajaran Kementerian ATR/BPN untuk terus meningkatkan dan memperbaiki kinerja dalam rangka mendorong sumber daya manusia yang lebih profesional dan kompeten agar bisa menaikkan _performance_ Kementerian ATR/BPN terutama dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
