Bisnis.com, JAKARTA — DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) menunggu rekomendasi implementasi penggunaan solar dengan campuran biodiesel 20% (B20) seiring dengan rencana pemerintah menerapkannya mulai 1 September 2018.
Sekretaris Jenderal DPP Organda Ateng Aryono mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah apalagi kebijakan pemakaian B20 dapat menekan biaya bahan bakar.
Menurutnya, penggunaan biodiesel B20 merupakan produk pertanian dan dapat diperbaharui sehingga memungkinkan diproduksi dalam skala industri kecil yang dapat menggerakkan ekonomi pedesaan. Biodiesel juga lebih mudah terurai (biodegradable) oleh mikroorganisme dibanding minyak mineral.
“Pada akhirnya akan menghemat penggunaan minyak solar, sehingga mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak,” ungkap Ateng, Senin (27/8/2018).
Dia melanjutkan langkah diversifikasi energi tentu patut didukung dengan tujuan mengurangi ketergantungan terhadap BBM jenis Solar. Namun, Organda mempertanyakan apakah langkah itu cukup aman mengingat Bahan Bakar Nabati (BBN) memiliki kandungan asam.
Oleh karena itu, Organda menunggu rekomendasi resmi dari Agen Pemegang Merek (APM), Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), dan kalangan akademisi dalam implementasi B20.
Pemerintah dan kalangan industri dinilai harus memiliki kesepakatan sekaligus ikut berpartisipasi aktif dalam penggunaan B20 baik dari sisi teknis, ekonomis, maupun ketersediaan. Pasalnya, tujuan akhir dalam industri transportasi adalah melayani penumpang dengan menjamin unsur keamanan dan kenyamanan konsumen.
“Jangan sampai ada hal-hal yang mengganggu pelayanan akibat kebijakan pemerintah,” ucap Ateng.
Salah satu alasan pemerintah menerapkan kebijakan penggunaan biodiesel B20 pada transportasi umum adalah pengaruhnya pada penurunan tarif angkutan. Kebijakan itu juga diyakini bakal berdampak positif terhadap CPO Indonesia yang kini bersaing ketat di pasar global.
