Bisnis.com, JAKARTA – International Land Coalition atau ILC memilih Bandung sebagai perhelatan Global Land Forum dengan tujuan bisa membangkitkan semangat reforma agraria melalui napak tilas Konferensi Asia Afrika pada 1955.
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan Bandung dipilih sebagai tempat penyelenggaraan Global Land Forum atau GLF karena Bandung memiliki spirit negara-negara yang terbebas dari penjajahan melalui semangat Konferensi Asia-Afrika.
“Ini adalah spirit mereka yang baru saja mereka. Mereka masih berusaha dan berjuang untuj masalah setelah melalui masa eksploitasi negara colonial. Sehingga Bandung memiliki spirit yang esensial mendorong masyarakat dalam hak tanah,” ujar Dewi di The Akmani Hotel, Jumat (3/7/2018).
Global Land Forum 2018 rencananya akan diselenggarakan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat pada 22-27 September mendatang. Ada pun pertemuan ini merupakan yang kedelapan sejak penyelenggaraannya pertama kali di Roma, Italia pada 2003 lalu.
Pertemuan dilanjutkan di Santa Cruz, Bolivia pada 2005, lalu di Entebbe, Uganda pada 2007, lalu ke Kathmandu di Nepal pada 2009, selanjutnya di Tirana, Albania pada 2011, lalu Antigua, Guatemala pada 2013, dan terakhir di Dakkar, Senegal pada 2015. Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah oleh Dewan Global ILC karena memiliki perkembangan yang cukup signifikan dalam hal reforma agraria.
Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan dalam GLF 2018 ini bisa menjadi forum yang menghasilkan dialog lintas negara dalam penyelesaian masalah agraria. Dia menilai forum ini penting guna membantu pengadopsian cara menyelesaikan masalah tanah di berbagai negara.
Baca Juga
“Harapan kami, dari masyarakat sipil dan pemerintah, GLF 2018 yang merupakan forum terbesar di dunia terkait pembicaraan pertanahan terbaru, juga tentu saja tukar menukar gagasan paling akbar bisa menginspirasi adanya spirit baru,"
GLF tahun ini mengusung tema 'United for Land Rights, Peace and Justice' dengan tujuan mempromosikan tata kelola pertanahan untuk mengatasi ketimpangan, kemiskinan, permasalahan konflik, HAM dan pembangunan pedesaan. Nantinya, pertemuan ini akan diikuti sekitar 900 orang dari 77 negara yang mewakili organisasi pembangunan internasional, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga pemerintahan, akademisi hingga organisasi masyarakat sipil.
