Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis jalan tol semakin dibidik perusahaan swasta. Bahkan, Mereka kini kian agresif mengusulkan proyek jalan tol melalui prakarsa bersama.
Yang terbaru, konsorsium badan usaha swasta dan perusahaan pelat merah terdiri atas empat perusahaan konstruksi mengusulkan pembangunan jalan tol prakarsa ruas Cikunir—Ulujami sepanjang 36,50 kilometer. Biaya investasi proyek tersebut diperkirakan Rp22,50 triliun.
Surat resmi konsorsium yang diperoleh Bisnis menyebutkan bahwa konsorsium itu terdiri atas PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Acset Indonusa Tbk. (ACST), dan PT Triputra Utama Selaras. Mereka berminat memprakarsai pembangunan jalan tol yang masuk dalam jaringan Jakarta Outer Ring Road III.
Surat per 8 Juni 2018 tersebut diajukan konsorsium kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan usulan inisiasi pembangunan berupa kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
“Perseroan beserta anggota telah menyusun prastudi kelayakan atas pengusahaan jalan tol layang/elevated Jakarta Outer Ring Road Cikunir—Ulujami sebagaimana terlampir,” tulis surat resmi yang didapat Bisnis, pekan ini.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengonfirmasi bahwa usulan tersebut tengah dievaluasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Baca Juga
"Ada JORR III, saat ini masih dievaluasi di Ditjen Bina Marga. Masih membutuhkan kelengkapan dokumen," katanya kepada Bisnis, Selasa (24/7).
Ketika dimintai konfirmasinya, General Manager Corporate Affairs META Deden Rochmawaty belum mau berkomentar perihal rencana aksi perseroan tersebut.
"Kami belum bisa memberikan komentar," kata Deden melalui layanan pesan singkat kepada Bisnis, Selasa (23/7/2018).
Pada awal tahun ini, Herry Trisaputra Zuna pernah mengatakan bahwa terdapat 38 ruas tol calon pemrakarsa yang diusulkan oleh badan usaha jalan tol (BUJT) kepada pemerintah.
Dari 38 ruas tersebut, 4 ruas tol telah mendapat persetujuan prakarsa dari Menteri PUPR, 4 ruas mendapat persetujuan untuk dilakukan studi kelayakan, 1 ruas tengah dievaluasi dan memperoleh izin prinsip, 8 ruas yang tengah dievaluasi kelayakan ekonomi dan finansial, serta 9 ruas tidak memiliki kelengkapan dokumen dan tidak dapat diteruskan.
"Sisanya masih dalam proses kelengkapan dokumen. Tentu yang tidak layak secara ekonomi dan finansial tidak dapat dilanjutlan karena BUJT itu tidak memiliki kemampuan ekonomi," ujarnya kepada Bisnis ketika itu.
