Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengusulkan untuk memasukkan biaya penyambungan listrik baru untuk daya 450 VA dalam subsidi listrik APBN 2019.
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan masih banyak masyarakat di beberapa daerah belum tersambung aliran listrik, meski di wilayah tersebut telah tersedia jaringan listrik PLN.
Menurut informasi yang diterimanya, hal tersebut disebabkan karena ketidakmampuan masyarakat membayar biaya penyambungan yang cukup mahal.
“Yang tidak ada subsidi untuk bayar sambungan baru untuk rumah tangga tidak mampu. Nah, kalau mau dimasukkan di APBN 2019. Di 2018, pembahasan UU APBN saya sudah usulkan apa mau tambah untuk biaya sambungan listrik R1 450 VA dan RI 900 VA non RTM (rumah tangga mampu). Kalau Komisi VII dukung, kami masukkan,” ujar Jonan, pekan lalu.
Menurut Jonan, penyertaan biaya penyambungan baru tidak akan membutuhkan penambahan subsidi yang terlalu besar.
Dia mencontohkan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat masih ada sekitar 260 ribu penduduk tidak bisa melakukan penyambungan listrik baru. Jika biaya penyambungan baru sekitar Rp1 juta, maka dana yang dibutuhkan hanya sekitar Rp260 miliar.
Jonan memperkirakan bila subsidi penyambungan listrik diberikan kepada 1 juta rumah tangga tidak mampu di seluruh Indonesia, penambahan subsidi yang diperlukan sebesar Rp1 triliun.
“Rp1 triliun itu 1 juta rumah atau Rp2 triliun 2 juta, sekali pukul setahun selesai. Anggaplah ada Rp2 triliun, ini kami bahas Rp56 triliun angkanya, geser saja Rp59 triliun (anggaran subsidi),” kata Jonan.
“PLN punya datanya, bisa langsung saja diputuskan sambungan 450 VA, biaya sambungan gratis ditanggung subsidi negara.”
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, setiap tahunnya rata-rata pertumbuhan penyambungan daya baru sekitar 3 juta pelanggan.
Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 1 juta pelanggan saja yang berhak mendapatkan subsidi. Sehingga bila rencana subsidi penyambungan listrik diimplementasikan tidak begitu banyak menambah beban subsidi.
Gratis
Di sisi lain, dia menuturkan bahwa sebenarnya program penyambungan listrik gratis kepada masyarakat sudah dilakukan oleh Kementerian BUMN dan BUMN di bawahnya dalam bentuk corporate social responsibility (CSR). Namun, jumlahnya tidak begitu banyak.
“Seperti di Tasik ada sekian ribu belum nyambung listrik, masih nyalur dari tetangganya, belum punya meteran. Terus Kementerian BUMN ngajak semua BUMN di bawahnya memberikan sponsor. Cuma 1.000-an, nggak banyak. Itu lumayan untuk yang tadi,” kata Andy.
Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menyambut baik usulan mengenai subsidi penyambungan listrik tersebut. Komisi VII pun menyepakati usulan tersebut dimasukkan dalam pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019.
“Saya kira tidak sampai 1 juta ya, kalau 1 juta ya Rp1 triliun, kecil lah. Kami sambut ya,” ujar Gus Irawan.
Sementara itu, Kementerian ESDM mengusulkan subsidi listrik dalam RAPBN 2019 berada pada kisaran Rp53,96 triliun hingga Rp58,89 triliun. Jumlah ini naik dari target tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp52,66 triliun.
Besaran subsidi yang diusulkan tersebut didasarkan pada asumsi harga minyak Indonesia (Indonesian crude price/ICP) sebesar US$60-US$70 per barel. Dalam APBN 2018 asumsi ICP ditetapkan sebesar US$48 per barel. Kendati konsumsi BBM pada pembangkit makin kecil, adanya perubahan asumsi kurs menjadi Rp14.000 per dolar AS cukup mempengaruhi
Selain itu, asumsi subsidi listrik juga didasarkan pada asumsi pertumbuhan ekonomi yang tahun depan diperkirakan hanya mencapai 5,4%-5,8%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
