Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Uji Kir Pakai Smart Card Diberlakukan Mulai 2019

Uji kir kendaraan bermotor dengan menggunakan smart card segera diberlakukan untuk menghindari kemungkinan terjadi kecurangan dalam melakukan uji kelaikan kendaraan.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 20 Juli 2018  |  18:49 WIB
Ilustrasi kegiatan uji kir. - Antara/Didik Suhartono
Ilustrasi kegiatan uji kir. - Antara/Didik Suhartono

Bisnis.com, KUDUS – Uji kir kendaraan bermotor dengan menggunakan smart card segera diberlakukan untuk menghindari kemungkinan terjadi kecurangan dalam melakukan uji kelaikan kendaraan (kir), kata Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi.

“Selama ini di lapangan sering ditemukan buku uji kir palsu. Untuk menghindari hal itu, mulai 2019 diberlakukan uji kir dengan smart card yang peluang dipalsu sangat kecil terjadi," ujarnya ditemui di sela-sela mengunjungi PT Pura Group di Kudus, Jawa Tengah, pada Jumat (20/7/2018).

Jumlah smart card uji kir yang dicetak, kata Dirjen Hubdar, sebanyak 1.511.000 keping yang diterbitkan oleh PT Pura Group Kudus.

Dia mengimbau pemerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk mempersiapkan proses uji kir dengan smart card dimaksud.

"Jika tempat uji kir belum mendapatkan akreditasi dari Kementerian Perhubungan saatnya menyesuaikan," ujarnya.

Masing-masing kabupaten/kota, lanjut Budi, harus meningkatkan dan memperbaiki sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi untuk dilengkapi. "Apabila belum siap, tetunya kartu uji kir tersebut tidak akan didistribusikan sementara."

Dia mengingatkan pemberlakuan smart card dalam uji kir karena sudah ada aturan menterinya sehingga harus segera diberlakukan.

Ketika diberlakukan, lanjut Budi, di dalam smart card akan terdapat data kendaraan dan identitas pemiliknya.

Sepanjang tidak ada kebocoran dalam pendistribusian, kecil kemungkinan terjadi pemalsuan. "Masing-masing provinsi juga ada kode khusus sehingga dalam pendistribusiannya nanti tidak keliru," ujarnya.

Untuk kesiapan sumber daya manusia, tuturnya, sedang berproses karena setiap petugas uji kir harus bersertifikat. Itu menjadi kewajiban Kemenhub dan pemerintah daerah untuk mengirimkan tim.

"Jika tidak memiliki kompetensi dan bersertifikat, tidak boleh melakukan persetujuan dalam pengujian kelaikan kendaraan," ujarnya.

Dia mengutarakan jika pemerintah daerah lambat dalam mengikuti aturan yang dibuat Kemenhub, akan didorong uji kir oleh swasta.

Dalam UU No. 22/2009 tentang Angkutan Jalan, kata Budi, memiliki derajat yang sama antara pemerintah daerah, swasta, dan agen pemegang merek (APM) sebagai penyelenggara uji kir.

"Jika pemda lambat, hanya berpikir penerimaan asli daerah (PAD) tanpa berinvestasi alat, akan ditinggalkan dan swasta saja yang masuk," ujarnya menegaskan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

uji kir

Sumber : Antara

Editor : M. Syahran W. Lubis
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top