Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan menggulirkan kembali program tol udara dengan mengalokasikan anggaran senilai Rp600 miliar-Rp700 miliar per tahun kepada angkutan penerbangan perintis.
Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita menilai seharusnya pemerintah tidak keliru untuk mengimplementasikan program tersebut terlebih dana yang dialokasikan cukup besar.
"[Seharusnya] Dana tol udara bisa dipakai untuk menghidupkan kembali maskapai Merpati agar fokus menjadi maskapai cargo udara di Papua dan Kalimantan misalnya," kata Zaldy kepada Bisnis, Kamis (19/7/2018).
Selain itu, kata dia, ada alternatif-alternatif lain yang bisa dilakukan pemerintah terhadap dana yang lumayan besar tersebut salah satunya membangun pesawat cargo murah.
"Alternatif lain, dana tersebut bisa diberikan kepada PT IPTN (sekarang PT Dirgantara Indonesia) untuk membangun pesawat cargo yang murah untuk dioperasikan di daerah terpencil," katanya.
Di samping itu, alternatif lain adalah membangun landasan pacu (runway) di bandara-bandara terpencil. "Ini lebih efektif daripada membuang dana tol udara untuk maskapai," ungkapnya.
Menurut dia, seharusnya pemerintah tidak melihat hal ini hanya dalam jangka pendek, sebab hal tersebut hanya akan menghamburkan uang pajak rakyat dengan percuma.
Sebelumnya, Kemenhub melalui Direktorat Perhubungan Udara berencana menggulirkan kembali program Tol Udara dengan skema subsidi.
Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Agus Santoso mengungkapkan program Tol Udara merupakan perintah Presiden Joko Widodo pada akhir tahun 2016. Tol Udara merupakan kelanjutan dari program Tol Laut.
“Program ini tujuannya agar barang-barang yang telah diangkut oleh kapal dalam Tol Laut akan dilanjutkan ke daerah-daerah tujuan perintis menggunakan pesawat udara,” katanya.
Program Tol Udara, Kata Agus, merupakan perwujudan program Nawacita Pemerintahan Joko Widodo. Terutama Nawacita ke-3 yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Serta Nawacita ke-7, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Menurut Agus, ada dua sasaran dari program Tol Udara ini. Pertama, menjamin ketersediaan barang dan untuk mengurangi disparitas harga bagi masyarakat.
Kedua, menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.
"Harga kebutuhan pokok yang tinggi di pedalaman itu karena biaya operasional transportasinya yang mahal. Oleh karena itu, kami memberikan subsidi biaya operasional kepada maskapainya, sehingga tarif transportasi rendah dan barang yang diangkut juga tidak naik harganya, ujar Agus.
Subsidi yang diberikan oleh Ditjen Hubud, kata dia, mencapai sekitar Rp600 miliar-Rp700 miliar per tahun. Subsidi diberikan kepada maskapai yang lolos seleksi untuk menjadi operator Tol Udara tersebut.
Adapun lima maskapai penerbangan perintis terlibat dalam program tersebut, salah satunya Susi Air.
Hingga saat ini sudah dilaksanakan program Tol Udara di tiga tempat, yaitu Papua, Kalimantan dan Sulawesi. Terdapat lebih dari 51 daerah atau distrik di pedalaman Papua, Kalimantan dan Sulawesi yang menjadi tujuan Tol Udara ini.
Sebagai contoh di Papua, Tol Udara dilakukan di antaranya dari kota Timika, Wamena dan Yahukimo menuju daerah dan distrik di Korupin, Puncak Jaya dan sebagainya.
Program tol udara diperlukan karena keterbatasan sarana dan prasaran penerbangan di daerah terpencil seperti landasan pacu (runway) dan daya angkut pesawat.
