Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan pemerintah seharusnya tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti tol laut dalam mengimplementasikan program tol udara.
"Pemerintah jangan mengulangi kesalahan di tol laut di tol udara, ratusan miliar habis begitu saja di tol laut dan dampaknya tidak permanen untuk mengurangi disparitas harga di daerah terpencil," kata Zaldy kepada Bisnis, Kamis (19/7/2018).
Dia mencontohkan, ketika tol laut tidak ada maka harga-harga akan kembali naik sehingga subsidi yang diberikan pemerintah menurutnya tidak berdampak signifikan.
"Subsidi tol laut kemarin seperti menggarami air laut. Kesalahan tol laut adalah memberikan subsidi kepada pelayaran bukan membangun infrastruktur untuk menunjang biaya kapal bisa turun dan tidak membangun infrastruktur agar ekonomi di daerah terpencil naik dan ada muatan balik," paparnya.
Menurut Zaldy, angka subsidi yang mencapai Rp600-Rp700 miliar tersebut dinilai tidak sesuai nawacita ke-7 yang digemborkan Presiden Joko Widodo.
"Dari penjelasan Dirjen Perhubungan Udara sudah jelas, tol udara akan membuang Rp700 miliar dan tidak memberikan dampak yang permanen sesuai nawacita ke-7 membangun kemandirian, begitu subsidi habis maka harga akan kembali naik lagi," jelasnya.
Baca Juga
Seharusnya, kata dia, Direktorat Perhubungan Udara bisa lebih strategis dalam menggunakan dana tol udara yang fantastis tersebut sehingga dapat memberikan dampak jangka panjang untuk mengurangi biaya operasional cargo udara.
"Kalau memberikan subsidi kepada maskapai maka tidak akan efektif dan membuka peluang terjadinya korupsi," katanya.
Sebelumnya, Kemenhub melalui Direktorat Perhubungan Udara berencana menggulirkan kembali program Tol Udara dengan skema subsidi.
Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Agus Santoso mengungkapkan program Tol Udara merupakan perintah Presiden Joko Widodo pada akhir tahun 2016. Tol Udara merupakan kelanjutan dari program Tol Laut.
“Program ini tujuannya agar barang-barang yang telah diangkut oleh kapal dalam Tol Laut akan dilanjutkan ke daerah-daerah tujuan perintis menggunakan pesawat udara,” katanya.
Program Tol Udara, Kata Agus, merupakan perwujudan program Nawacita Pemerintahan Joko Widodo. Terutama Nawacita ke-3 yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Serta Nawacita ke-7, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Menurut Agus, ada dua sasaran dari program Tol Udara ini. Pertama, menjamin ketersediaan barang dan untuk mengurangi disparitas harga bagi masyarakat.
Kedua, menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.
"Harga kebutuhan pokok yang tinggi di pedalaman itu karena biaya operasional transportasinya yang mahal. Oleh karena itu, kami memberikan subsidi biaya operasional kepada maskapainya, sehingga tarif transportasi rendah dan barang yang diangkut juga tidak naik harganya, ujar Agus.
Subsidi yang diberikan oleh Ditjen Hubud itu mencapai sekitar Rp600 miliar-Rp700 miliar per tahun. Subsidi diberikan kepada maskapai yang lolos seleksi untuk menjadi operator Tol Udara tersebut.
Adapun lima maskapai penerbangan perintis terlibat dalam program tersebut, salah satunya Susi Air.
Hingga saat ini sudah dilaksanakan program Tol Udara di tiga tempat, yaitu Papua, Kalimantan dan Sulawesi. Terdapat lebih dari 51 daerah atau distrik di pedalaman Papua, Kalimantan dan Sulawesi yang menjadi tujuan Tol Udara ini.
Sebagai contoh di Papua, Tol Udara dilakukan di antaranya dari kota Timika, Wamena dan Yahukimo menuju daerah dan distrik di Korupin, Puncak Jaya dan sebagainya.
Program Tol Udara diperlukan karena keterbatasan sarana dan prasaran penerbangan di daerah terpencil seperti landasan pacu (runway) dan daya angkut pesawat.
