Bisnis.com, JAKARTA— Setidaknya ada 7 badan usaha yang sudah mengajukan penawaran untuk menggarap proyek kereta api Makassar-Parepare mengingat proyek tersebut menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.
Direktur Lalu Lintas (Lalin) dan Angkutan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Zulmafendi mengatakan sampai batas akhir waktu pengajuan penawaran yakni pada 9 Juli kemarin sudah ada tujuh badan usaha dari total 24 badan usaha yang menyatakan berminat di proyek tersebut.
“Ada 24 badan usaha yang minat, tapi sampai akhir kemarin 9 Juli ada 7 yang memasukkan penawaran. Itu masih akan dievaluasi dulu oleh panitia, mana yang lebih menarik,” kata Zulmafendi kepada Bisnis, Rabu (11/7).
Kendati tak menyebut perusahaan mana saja yang mengajukan penawaran itu, secara klasifikasi ketujuh badan usaha tersebut terdiri dari badan usaha asing, konsorium swasta dan BUMN.
Zulmafendi menjelaskan, nantinya, badan usaha tersebut akan ditugaskan untuk membangun prasarana KA seperti segmen F yakni siding track dari mainland ke Bosowa dan Tonasa dengan panjang sekitar 13,9 km.
“Jadi tugasnya KPBU nanti, siapapun yang terpilih, ada 4. Pertama membangun siding track, itu untuk segmen F, dari mainland ke Bosowa dan dari mainland ke Tonasa panjangnya kurang lebih 13,9 km.”
Baca Juga
Tak hanya itu, pihak badan usaha juga diminta untuk membangun fasilitas operasi, depo kereta api serta operasi dan maintenance. “Terakhir operation and maintenance, OM, selama 20 tahun. Itu perawatan terhadap mainland dan siding [track] tadi, karena itu yang kami lelangkan.”
Untuk diketahui, pembangunan Segmen B jaringan KA Trans Sulawesi dengan total panjang jalurnya mencapai 144 km sudah hampir rampung. Zulmafendi mengatakan saat ini menurutnya sudah mulai dikerjakan segmen C dan segmen D.
“Akhir tahun ini panjang lintasan rel kereta api yang akan jadi 44 km, yang sekarang sudah rampung 16 km. Sehingga awal Januari kita sudah operasi 44 km itu sudah mulai dengan skema perintis nanti, akhir 2019 nanti sudah sampai Mandai.”
Dia melanjutkan, pembebasan lahan juga menjadi fokus utama. Ia meminta dukungan Pemerintah Provinsi Sulsel, karena masih ada beberapa titik yang perlu diselesaikan pembebasan lahannya terutama di daerah Pangkep dan Maros.
