Bisnis.com, JAKARTA — Para pelaku usaha dan Pemerintah Indonesia diharapkan mencermati proses peninjauan penggunaan fasilitas GSP yang dilakukan oleh AS kepada Indonesia dan pembahasan perjanjian dagang bebas RCEP dengan China, di tengah terjadinyan perang dagang antara China dan AS.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani mengatakan, saat ini proses peninjauan fasilitas generalized system of preference (GSP) tengah dilakukan oleh AS kepada Indonesia.
Peninjauan tahap pertama berupa pemeriksaan produk ekspor asal Indonesia yang mendapat fasilitas GSP telah dilakukan pada Januari-April 2018. Adapun 5 produk ekspor utama Indonesia yang memanfaatkan insentif GSP pada 2017 a.l. perhiasan (US$182,4 juta), ban (US$164,8 juta), kawat berisolasi (US$118,7 juta), asam lemak monokarboksilat industrial (US$91,4 juta), dan alat musik (US$86,7 juta).
“Sementara itu, proses peninjauan tahap kedua, baru akan dilakukan oleh AS pada 19 Juli nanti. Proses ini perlu dicermati, karena ini menyangkut perlakuan Indonesia kepada produk-produk dan perusahaan asal AS, adil atau tidak bagi mereka,” ujarnya kepada Bisnis.com,
Pada pemeriksaan tahap kedua tersebut, lanjutnya, Washington akan melihat bagaimana tingkat aksesbilitas produk asal Paman Sam di Tanah Air. Apabila dinilai sengaja memberikan halangan, maka akan menjadi perhatian dan penilaian bagi AS untuk memberikan fasilitas GSP kepada Indonesia.
Selain itu, negara tersebut juga akan menilai pangsa pasar produk asal AS di Indonesia dan dampak pemberian GSP kepada produk asal Indonesia terhadap serapan tenaga kerja domestik AS.
“Dari perlakukan AS ke China saat ini, kita perlu mencermati, apakah berpotensi dilakukan ke Indonesia juga. Mengingat, defisit neraca perdagangan AS dengan Indonesia cukup besar,” paparnya.
Di sisi lain, dampak perang dagang AS—China juga berpotensi memengaruhi proses perundingan pakta perdagangan bebas Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang diinisiasi oleh Negeri Panda.
Shinta memaparkan, dengan adanya proteksi atas sejumlah produk ekspor China ke AS, maka tidak menutup kemungkinan Beijing akan memaksa para negara calon anggota RCEP untuk menerima produk-produk yang dihalangi oleh AS melalui sejumlah poin perjanjian. Seperti diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang tertarik untuk ikut serta dalam RCEP.
“Kita harus kawal, jangan sampai pasal-pasal perjanjian dalam RCEP itu sengaja dibuat untuk mengalihkan produk ekspor China yang ditolak AS, menuju negara anggota,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
