Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Marak Kecelakaan Transportasi, Menhub Kumpulkan Kadishub se-Indonesia

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mengumpulkan seluruh Kepala Dinas Perhubungan (kadishub) se-Indonesia untuk mengevaluasi keselamatan pada sektor transportasi.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) dan Kepala Basarnas  Muhammad Syaugi memberi keterangan pers terkait insiden tenggelamnya KM Sinar Bangun, di Jakarta, Rabu (20/6/2018)./JIBI-Felix Jody Kinawan
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) dan Kepala Basarnas Muhammad Syaugi memberi keterangan pers terkait insiden tenggelamnya KM Sinar Bangun, di Jakarta, Rabu (20/6/2018)./JIBI-Felix Jody Kinawan

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mengumpulkan seluruh Kepala Dinas Perhubungan (kadishub) se-Indonesia untuk mengevaluasi keselamatan pada sektor transportasi.

Hal ini dilakukan seiring dengan maraknya kecelakaan transportasi di sektor laut yang belum lama ini terjadi, maupun di sektor darat, seperti kecelakaan kereta api dan bus, serta moda transportasi udara.

Budi Karya mengataka tujuan dikumpulkannya para kadishub ini adalah agar apa yang diamanatkan dalam undang-undang atau peraturan sektor transportasi khususnya terkait keselamatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Dia mengakui bahwa dengan adanya otonomi daerah, koordinasi penerapan peraturan-peraturan tersebut belum bisa maksimal dilakukan.

“Oleh karenanya sesuai dengan amanat Pak Presiden saya akan kumpulkan. Kemenhub akan menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan tanpa kecuali. Mudah-mudahan apa yang dilakukan bisa dilaksanakan dengan baik dan saya berharap kepada semua dishub provinsi dan di kabupaten/kota hendaknya kita bahu-membahu untuk memastikan level of service dan keselamatan dengan baik,” kata Budi dalam keterangan resmi, Kamis (5/7/2018).

Budi menyebut bahwa dari kasus yang terjadi akhir-akhir ini, pihak pusat maupun daerah sepakat untuk melakukan evaluasi dan reformasi bersama, karena tanpa dukungan pemerintah daerah,

Menhub mengakui bahwa hal tersebut tidak mungkin akan terlaksana dengan baik.

“Seperti yang dilakukan di Toba kami akan melakukan evaluasi baik provinsi maupun pemerintah pusat, dan hal tersebut akan dilaksanakan dengan konsisten. Kami juga akan melakukan pendidikan ulang berkaitan dengan pejabat di syahbandar agar mereka ada suatu penyegaran berkaitan dengan aturan yang berlaku.”


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper