Bisnis.com, JAKARTA—PT Angkasa Pura I (Persero) memulai langkah pertama untuk mengelola Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto atau Bandara Samarinda Baru melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Direktur Utama AP I Faik Fahmi mengatakan penandatanganan nota kesepahaman tersebut terkait dengan rencana kerja sama dan penyusunan kajian pengelolaan Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda.
“Rencana pengelolaan bandara ini merupakan salah satu bentuk sinergi kami dengan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah,” kata Faik hari ini Kamis (24/5/2018).
Dia menambahkan langkah tersebut merupakan landasan awal atas rencana kerja sama pengelolaan Bandara APT Pranoto atau biasa disebut Bandara Samarinda Baru (BSB) dan bertujuan menyusun kajian rencana pengelolaan yang saling menguntungkan, efisien dan berkelanjutan.
Pihaknya akan mengeksplorasi peluang kerja sama pengelolaan Bandara APT Pranoto dengan melakukan beberapa hal seperti pembuatan rencana dan metode kerja, pengadaan jasa konsultan dan profesi penunjang lain, melakukan pengumpulan data teknis, hukum dan ekonomi, serta berkoordinasi dengan instansi berwenang.
Dia menuturkan hasil kajian tersebur akan digunakan dalam perencanaan strategis pengelolaan Bandara APT Pranoto dan dijadikan dasar pertimbangan untuk pembuatan perjanjian kerja sama.
AP I memang sedang membidik enam bandara yang ditawarkan Kementerian Perhubungan untuk bisa dikelola secara penuh.
Corporate Secretary AP I Israwadi mengatakan keenam bandara yang diincar kerja sama pemanfaatan antara lain Bandara Komodo di Nusa Tenggara Timur, Bandara Syukuran Aminuddin Amir di Sulawesi Tengah, Bandara Sentani di Papua, Bandara Mutiara Sis Al Jufri di Sulawesi Tengah, dan Bandara APT Pranoto di Kalimantan Timur.
Bandara Samarinda Baru disebut memiliki potensi penumpang asal dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggan di Balikpapan.
Dia menambahkan sebanyak 50% dari pergerakan penumpang di Bandara Sepinggan berasal dari penerbangan angkutan haji. Sementara, potensi kapasitas maksimal penumpang di Bandara Samarinda Baru mencapai 2 juta orang.
"Proses pengkajian untuk seluruh bandara itu membutuhkan waktu yang tidak singkat, karena butuh survei ke lokasi hingga studi kelayakan," kata Israwadi.
Dia menambahkan rencana kerja sama pemanfaatan tersebut sudah dibahas beberapa kali dengan Kemenhub. Penawaran kerjasama tersebut bertujuan lebih mendayagunakan bandara, baik secara profesional maupun komersial.
