Bisnis.com, JAKARTA — Untuk mendukung ketahanan pangan, pemerintah menargetkan peta irigasi digital atau one map policy selesai pada Agustus mendatang.
Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso mengatakan bahwa kementerian itu bersama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Koordinator Perekonomian tengah membuat peta jaringan irigasi digital.
"Dengan peta ini, kita tahu data jaringan irigasi di Indonesia. Jadi, tahu berapa riil produksi petani selama setahun, luasannya berapa. Jadi, sama semua data antarkementerian," ujarnya, Senin (14/5/2018).
Peta irigasi digital ini menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Untuk pemerintah pusat, progres pembuatan peta digital mencapai 100%, lalu pemerintah provinsi sudah mencapai 95%, sedangkan untuk pemerintah kota dan kabupaten mencapai 30%.
"Target kami selesai Agustus mendatang, ini dibuat sejak 2017 lalu. Skala yang digunakan 1 berbanding 5.000. Data nanti kami update terus untuk peta irigasi digital," ucapnya.
Baca Juga
Kementerian PUPR menargetkan pembangunan jaringan irigasi dari 2015 hingga 2019 mencapai 1 juta hektare jaringan dan untuk rehabilitasi terdapat 3 juta hektare jaringan irigasi.
Hingga akhir 2017, jaringan irigasi yang berhasil dibangun sebesar 53,72% dari target 1 juta hektare jaringan.
Sementara itu, untuk rehabilitasi jaringan yang telah dilakukan sebesar 78,25% dari target 3 juta hektare jaringan.
"Sisa target pembangunan jaringan irigasi hingga 2019 mencapai 462.827 hektare, sedangkan untuk jaringan irigasi yang direhabilitasi sisanya 652.496 hektare," kata Imam.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan bahwa penambahan jaringan irigasi dilakukan setelah pembangunan bendungan selesai. Pemerintah menargetkan pembangunan 65 bendungan hingga 2019.
"Selesai bangun bendungan, kami bangun jaringan irigasinya, masih banyak daerah yang tidak memiliki jaringan irigasi di lahan pertaniannya," tuturnya.
