Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan rencana pelibatan swasta dalam operasional jembatan timbang bakal dimulai setelah lebaran tahun ini.
Hal itu dikemukakan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seusai menyambut kedatangan para sopir truk di Istana Negara, Selasa (8/5/2018).
Menurutnya, rencana pelibatan swasta dalam operasional jembatan timbang di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan fungsi jembatan timbang seperti seharusnya.
“[Operasional] jembatan timbang akan tunjuk swasta. Nanti orang saya akan mendapingi swasta. Kalau swasta tidak mampu ya kita berhentikan. Kontrolnya gampang, bisa pake CCTV,” katanya.
Untuk sementara, Budi menyebut rencana pelibatan swasta dalam operasional jembatan timbang akan dilakukan di beberapa titik antara lain Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur.
Terkait dengan keluhan para sopir bahwa masih ada aparat Dinas Perhubungan yang memungut pungutan liar (pungli) di jembatan timbang, dia mengaku hal itu sudah menjadi perhatian utama pemerintah sehingga pelibatan swasta menjadi solusi yang ditawarkan oleh pemerintah.
Hingga saat ini, Budi mengatakan pemerintah tengah melakukan upaya penertiban jembatan timbang. Salah satunya dengan mengembalikan pengawasannya ke pemerintah pusat.
Dia juga menambahkan persoalan pungli di jembatan pungli tidak semata-mata akibat ulah tidak bertanggung jawab oknum petugas di Dinas Perhubungan. Pasalnya, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, hampir 80% muatan yang di bawa truk melewati batas berat dan volume yang ditetapkan.
“Saya harus katakan emang yang jadi korban adalah sopir. Pemilik barang biasanya inginnya mengangkut barang sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan daya dukung,” ujarnya.
Dari kalkulasinya, meski harus membayar denda akibat kelebihan muatan di jembatan timbang, si pemilik barang masih mendapatkan untung. Tetapi, di sisi lain, dana yang dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki jalan disebutnya jauh lebih besar dan mahal.
