Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencanangkan lima program prioritas dalam rencana kerja 2019. Pembangunan wilayah di Papua dan Papua Barat menjadi salah satu sasaran utamanya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan program prioritas pembangunan di Papua dan Papua Barat utamanya adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan kontekstual Papua.
“Tiga kegiatan prioritas lainnya adalah pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata hulu hilir, peningkatan infrastruktur dasar, TIK, dan konektivitas
antarprovinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampung, serta peningkatan tata kelola dan kelembagaan,“ ujar Bambang dalam keterangan resminya, Senin (7/5/2018).
Secara khusus, pengembangan kawasan Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari lima program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019.
Kelima Prioritas Nasional tersebut meliputi, pertama, pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; Kedua, Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.
Lalu, ketiga, Penguatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif lainnya; Keempat, Pemantapan Ketahanan Energi Pangan, dan Sumber Daya Air; dan Kelima, Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.
Lima program prioritas tersebut, menurut Bambang merupakan upaya mengatasi masalah beberapa isu strategis dalam aspek pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman seperti belum meratanya pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional dalam menunjang sektor unggulan.
Selain itu, tingginya harga logistik pada daerah-daerah yang aksesibilitas masih terbatas seperti Papua dan Papua Barat; rendahnya aksesibilitas di daerah tertinggal dan perbatasan terhadap pusat pertumbuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan.
Termasuk juga kurangnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat terhadap bencana; belum memadainya sarana dan prasarana sistem logistik pertanian dan perikanan.
Lebih lanjut Bambang menjelaskan, dalam RKP 2019, pemerintah menetapkan sasaran makro pembangunan pada 2019 antara lain menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%-5,8%, tingkat kemiskinan 8,5%-9,5%; rasio gini 0,38-0,39; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,89; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8%-5,2%.
RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya
(pemerintah, swasta, perbankan), untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019.
