Bisnis.com, JAKARTA — Hingga akhir April, belanja infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencapai 14,40% dari anggaran tahun 2018 senilai Rp107,38 triliun.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan bahwa untuk progres pembangunan fisik hingga akhir April tercatat 15,76%.
Penyerapan tersebut secara persentase lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yakni senilai14,34% dari anggaran 2017 senilai Rp106,22 triliun.
"Percepatan belanja infrastruktur berperan menggerakkan sektor rill dan membuka lapangan pekerjaan," ujarnya melalui siaran pers, Selasa (1/5/2018).
Anita menuturkan bahwa progres penyerapan anggaran yang cukup cepat itu tidak terlepas dari sistem lelang yang diterapkan Kementerian PUPR.
Dengan lelang dini yang sudah dilakukan sejak Oktober 2017 untuk proyek tahun 2018, kinerja Kementerian PUPR pun diklaim semakin efektif dan efisien.
Baca Juga
“Target serapan 2018 ditargetkan mencapai 95% atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 93%,” ucapnya.
Sementara itu, untuk paket kontraktual pada Kementerian PUPR tahun ini sebanyak 9.946 paket dengan nilai Rp83,01 triliun yang terdiri atas paket kontraktual 1 tahun, paket kontraktual tahun jamak baru dan lanjutan.
Lalu progres paket yang terkontrak sebanyak 6.930 paket dengan nilai kontrak Rp60,25 triliun atau lebih kecil dari nilai pagu Rp62,97 triliun termasuk paket kontraktual tahun jamak lanjutan sehingga dari hasil lelang tersebut efisiensi yang diperoleh mencapai Rp2,72 triliun.
"Untuk paket dalam proses lelang sebanyak 2.028 paket dengan nilai pagu Rp14,73 triliun dan 988 paket senilai Rp5,31 triliun masih dalam tahap persiapan lelang," tutur Anita.
