Bisnis.com, JAKARTA — Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas menyatakan bahwa ke-14 proyek yang diputuskan untuk dikeluarkan dari daftar proyek strategis nasional memiliki permasalahan yang berbeda-beda.
Direktur Program Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Rainier Haryanto mengatakan bahwa setelah dilakukan evaluasi permasalahan yang dihadapi tiap-tiap proyek, ke-14 proyek tersebut akhirnya terpaksa dikeluarkan karena tidak mampu memenuhi kriteria utama untuk melanjutkan proyek, yaitu tidak bisa memulai konstruksi atau mencapai financial close pada kuartal ketiga 2019.
“Tiap-tiap proyek ini mempunyai masalah yang berbeda sehingga tidak bisa memulai pembangunan sebelum kuartal ketiga 2019,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/4/2018).
Sejauh ini, KPPIP mengidentifikasi lima masalah utama untuk memulai pembangunan proyek strategis nasional (PSN). Pada tempat pertama, sebanyak 33% masalah yang terjadi berupa isu perencanaan dan penyiapan proyek.
Selanjutnya, 29% permasalahan berkaitan dengan pembebasan lahan, 15% pendanaan, 12% permasalahan perizinan, dan 12% pelaksanaan konstruksi.
Rainier tidak memerinci permasalahan dari setiap 14 proyek yang dikeluarkan tersebut.
Baca Juga
Adapun, sejumlah proyek PSN yang dikeluarkan dari daftar antara lain kereta api Jambi-Palembang, kereta api Provinsi Kalimantan Timur, sistem penyediaan air minum regional di Sumatra Utara, Bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Merauke.
Sebelumnya, dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Senin (16/4/2018), pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan 14 proyek senilai Rp264 triliun dari total sekitar 245 proyek strategis nasional yang ada.
Adapun, ke-14 proyek tersebut antara lain proyek kereta api Jambi—Palembang, kereta api Provinsi Kalimantan Timur, sistem penyediaan air minum regional di Sumatra Utara, Bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara, Kawasan Ekonomi Khusus Merauke.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa evaluasi PSN dilakukan untuk melihat progres pembangunan dan sejauh mana prospek penyelesaiannya.
Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan 14 proyek yang telah disebutkan diatas dengan alasan proyek-proyek itu gagal memenuhi ekspektasi pembangunan atau mampu beroperasi pada kuartal ketiga 2019.
