Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mendorong Greater Jakarta khususnya di Bogor dan sekitarnya mulai melakukan pembangunan rumah vertikal guna mengefisiensi lahan yang tersedia.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan daerah yang tergabung dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur) mulai melakukukan pembangunan hunian vertikal. Hal ini mengingat pemerintah berencana melakukan revisi atas Perpres tersebut guna menyesuaikan dengan ketersediaan lahan dan jumlah penduduk.
“Selain Jabodetabek, sisanya sudah harus menjurus pembangunan yang lebih tinggi. Apartemen ini bukan terkesan rumah mewah, tetapi apartemen atau rusunawa dan rusunami ini adalah kebutuhan, sebuah keharusan,” papar Bambang di Grand Sahid Jaya, dalam acara Konsultasi Publik Rencana Tata Ruang, Senin (16/4/2018).
Dia menegaskan pertumbuhan apartemen jangan terbatas di Jakarta, Bekasi, Depok, dan Tangerang saja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 5 dari 10 kota penduduk terbanyak ada di Jabodetabek. Namun, selama ini sejumlah wilayah seperti Bogor dan Depok masih berorientasi pada rumah tapak.
“Ini gunanya konversi lahan pertanian dengan hunian compact dan menciptakan kota yang sudah bisa mengatasi masalah dan menciptakan kegiatan ekonomi sendiri,” sambung Bambang.
Dia menegaskan hunian kompak dengan struktur vertikal ini harus mulai digencarkan oleh pemerintah dan mulai dilakukan para pengembang. Dia meyakinkan dengan konsep hunian kompak, permasalahan kemacetan justru bisa ditangani. Pasalnya, hunian kompak ini harus didukung dengan infrastruktur rel dari pemerintah, sehingga produk hunian yang dijual pengembang lebih bagus.
Baca Juga
“Jakarta ini memang macet justru karena penduduk disuruh bergerak jauh. Bukan masalah jumlah mobil atau motor. Di Jepang banyak mobil dan motor tetapi tak macet karena penduduk menggunakan angkutan umum,” papar Bambang.
Bambang percaya, hunian kompak yang menawarkan transportasi berbasis rel akan menjawab permasalahan kepadatan Jakarta. DIa menegaskan, tanpa transportasi berbasis rel dan hunian mix-used berkonsep transit oriented development (TOD), maka Jakarta akan tetap tertimpa problem kemacetan.
“Ini adalah solusi kemacetan di Jakarta. dimana semua numpuk jaid satu dan menjadi arena pusat kota. untuk Jakarta sudah tak mungkin, maka kita buatkan saja sub center CBD yang banyak, lalu dikembangkan dengan TOD,” tutur Bambang.
