Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan kemantapan jalan nasional hingga akhir tahun ini mencapai 91% atau naik 1% dari kondisi saat ini.
Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan bahwa tahun ini, anggaran preservasi jalan nasional ialah Rp18 triliun.
Alokasi anggaran tersebut, menurutnya, tidak dapat sepenuhnya membuat jalan nasional yang rusak menjadi mantap.
"Jalan rusak pasti [terjadi] tiap tahun, tapi anggaran yang ada itu konstan. Tahun 2019 kami targetkan jalan mantap 94%, itu pun tergantung pada kondisi keuangan," katanya kepada Bisnis, baru-baru ini.
Dari sekitar 48.000 kilometer jalan nasional yang dimiliki pemerintah, bila terjadi kerusakan, maksimum hanya 8.000 kilometer yang mampu diperbaiki setiap tahun.
"Kalau masyarakat komplain jalan rusak itu sudah by design karena kemampuan anggarannya hanya 8.000 kilometer jalan. Untuk tahun ini, baik itu untuk kondisinya yang rusak ringan maupun rusak berat," ucapnya.
Baca Juga
Pemerintah sempat mengalokasikan anggaran senilai Rp57 triliun untuk Dtrjen Bina Marga. Namun, kondisi perekonomian yang kurang baik sehingga berpengaruh terhadap postur anggaran yang diterima saat ini.
"Ada backlog [kekurangan] anggaran. Kebutuhan kami ini untuk preservasi jalan adalah sekitar Rp35 triliun per tahun, tetapi karena kemampuan anggaran, yang bisa disediakan kira-kira Rp18 triliun per tahun. Jadi, banyak yang mengeluh jalan rusak," tutur Hedy.
Dia mengungkapkan bahwa kemantapan jalan nasional yang rendah tersebar di luar Pulau Jawa seperti di wilayah Sumatra Utara dan Papua.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto menuturkan bahwa sejak 2015 ada tambahan jalan nasional sekitar 9.000 kilometer yang kondisinya pada sejumlah titik masih kurang bagus.
"Kami memperoleh penambahan jalan dari yang tadinya jalan provinsi maupun kabupaten kota menjadi jalan nasional. Tadinya sebelum 2015, kemantapan jalan bisa 93%," ujarnya.
