Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Perindustrian tengah mengkaji beberapa langkah untuk mengantisipasi peningkatan impor baja China setelah pemerintah Amerika Serikat mengumumkan penetapan tarif impor.
Diberitakan sebelumnya, Negara Paman Sam akan menerapkan tarif bea masuk untuk impor baja sebesar 25. Selain baja, Pemerintah AS juga akan memasang tarif bea masuk untuk aluminium sebesar 10%.
Harjanto, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin, mengatakan dipastikan dengan kebijakan Pemerintah AS tersebut, produsen baja China akan mengalihkan ekspornya ke negara lain, termasuk Indonesia. Oleh karena itu Kemenperin mengkaji beberapa upaya untuk menekan impor baja dari China.
"Salah satunya mengenai Permendag 22/2018 [tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya], kami akan mencoba membangun database sebagai guideline ke Kemendag apa saja produk baja yang sudah diproduksi dalam negeri, mana yang masih kurang dan mana yang boleh diimpor," katanya di Cilegon, Senin (5/3/2018).
Upaya kedua adalah pencegahan pelarian tarif atau kode HS baja paduan. Selama ini produsen baja China banyak menggunakan celah bea masuk baja paduan sebesar 0% untuk memasukkan produk baja karbon ke Indonesia yang dilapisi dengan boron atau kromium.
"Langkahnya apa untuk menghindari ini, akan dibicarakan dengan kementerian dan lembaga terkait karena impor baja paduan meningkat luar biasa. Baja paduan ini kan untuk otomotif dan alat berat, tetapi aplikasi dipakai untuk konstruksi dan sebagainya," jelas Harjanto.
Selain kedua upaya tersebut, Harjanto juga menyebutkan Kemenperin berencana menerapkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk produk baja. Dengan demikian, produk baja yang tidak memiliki sertifikat TKDN tidak dapat ikut tender.
"Itu pemikiran yang ada sekarang ini, perlu dukungan kementerian dan lembaga lain serta industri untuk menekan impor baja," katanya.
Sebelumnya, Purwono Widodo, Ketua Cluster Flat Product Asosiasi Besi dan Baja Indonesia (IISIA), mengatakan impor China ke negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dikhawatirkan meningkat dengan kebijakan Pemerintah AS untuk mengenakan tarif bea masuk impor baja.
“Pasti nanti masuknya [ke Indonesia] lewat baja paduan karena untuk carbon steel kan masih kena bea masuk anti dumping. Mereka akan menggunakan pelarian HS,” katanya.
Saat ini, alokasi ekspor China ke negara Asean sedang menurun cukup tajam karena pemerintah Negeri Tirai Bambu tersebut mengutamakan kebutuhan domestik seiring perbaikan ekonomi dalam negeri dan pengurangan pabrik baja yang tidak ramah lingkungan.
Purwono, yang juga menjabat sebagai Direktur Pemasaran PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. ini, menyatakan imbas dari pengurangan alokasi ekspor tersebut, permintaan baja ke perseroan pun meningkat. “Di Krakatau Steel permintaan HRC yang tiap bulan 100.000 ton, sekarang naik sekitar 30%. Banyak yang minta baja ke pabrikan lokal setelah baja impor dari China sekarang sedang susah didapat,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin, menuturkan bisnis perseroan tidak akan terdampak secara langsung oleh kebijakan pemerintah AS tersebut karena 91% produksi aluminum ditujukan untuk pasar dalam negeri, sedangkan sisanya sebesar 9% diekspor keluar negeri.
Kendati demikian, perseroan bersiap untuk menghadapi kemungkinan peningkatan impor aluminium yang masuk ke Indonesia. “Kalau suatu negara membatasi impor, produsen akan mencari pasar lain dan ini akan membuka jalan produk dari luar negari masuk ke pasar domestik,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
