Bisnis.com, JAKARTA -- Perusahaan pelayaran milik negara, PT Djakarta Lloyd (Persero), tengah mengkaji peluang untuk menggarap bisnis baru dari program pemerintah di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Direktur Utama Djakarta Lloyd Suyoto mengatakan perseroan tengah menimbang untuk menjadi operator kapal negara di program Tol Laut.
"Pada prinsipnya kami siap, tapi kami perlu FS [feasibility study] agar jangan sampai kami merugi," jelasnya kepada Bisnis.com, Selasa (20/2/2018).
Suyoto menerangkan kinerja operasional maupun keuangan perseroan tahun ini mulai pulih selepas merampungkan utang lewat penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Djakarta Lloyd juga sudah mendapat kucuran dana penyertaan modal negara (PMN) tunai sebesar Rp350 miliar dan nontunai setara Rp379,3 miliar untuk modal ekspansi.
Sebagaimana diketahui, Kemenhub memang tengah mencari pihak ketiga untuk menjadi kandidat operator kapal negara, baik kapal penumpang maupun kapal barang. Sebanyak 50 kapal perintis dan 15 kapal barang dijadwalkan rampung dan siap beroperasi pada tahun ini.
Selain program Tol Laut, Djakarta Lloyd juga membuka peluang untuk berpartisipasi dalam program Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN). Suyoto menyebut perseroan bisa berkolaborasi dengan PT Perikanan Nusantara (Persero) dan Perum Perindo dalam program SLIN.
"Kami bisa berperan untuk mendukung angkutan kapal dan reefer [kontainer berpendingin]. Kami masih berhitung dulu," ungkapnya.
Suyoto mengusulkan Bitung menjadi basis distribusi perikanan dari Kawasan Timur Indonesia (KTI) ke Kawasan Barat Indonesia (KBI). Alasannya, Bitung adalah salah satu basis utama perusahaan pelayaran di KTI sehingga frekuensi pelayaran ke KBI terbilang tinggi dan biaya pengiriman hasil perikanan bisa efisien.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
