Bisnis.com, JAKARTA — Sepanjang 2017, realisasi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercatat 91,24%.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono mengatakan bahwa sepanjang tahun lalu, anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperoleh kementeriannya senilai Rp106,25 triliun.
"Untuk serapan keuangan APBN 91,24%, untuk serapan fisiknya sebesar 93,66%," ujarnya di Komisi V DPR, Rabu (31/1/2018).
Untuk realisasi penyerapan anggaran, Ditjen Sumber Daya Air (SDA) mencapai sebesar 88,48%, Ditjen Bina Marga mencapai sebesar 93,36%, lalu Ditjen Cipta Karya 89,68%, dan Ditjen Penyediaan Perumahan 94,32%.
Kemajuaan realisasi fisik untuk proyek yang ditangani oleh Ditjen SDA sudah 90,74%, Ditjen Bina Marga 95,55%, Ditjen Cipta Karya 92,64%, dan Ditjen Penyediaan Perumahan 96,17%.
"Sekretariat Jenderal realisasi anggaran 89,07% dan realisasi fisik 97,16%. Ditjen Pembiayaan Perumahan progres keuangan 91,15% dan fisik 95,87%. Lalu Ditjen Bina Konstruksi 95% untuk keuangan dan fisik sebesar 99%," katanya.
Baca Juga
Basoeki menuturkan bahwa penyerapan anggaran keuangan yang mencapai 91,24% tersebut bukan berarti pekerjaan tidak selesai, melainkan tetapi ada beberapa pekerjaan yang tidak jadi dilaksanakan.
Proyek tersebut yakni tiga bendungan yang tidak jadi dilelang pada tahun lalu. Ketiga bendungan tersebut gagal memperoleh investor untuk bisa dibangun secara kerja sama pemerintah dan badan usaha.
"Ini dilakukan review engineering sehingga tidak jadi juga dilelang tahun lalu. Tiga itu, Bendungan Bener di Purworejo, lalu Sidan di Bali, dan Tiga Dihaji di Sumatra Selatan. Tendernya baru dimulai Januari ini. Jadi memang berpengaruh ke serapannya," tuturnya.
Selain itu juga terdapat beberapa proyek pekerjaan yang gagal lelang karena tidak diperoleh pemenangnya.
Pada tahun ini, Kementerian PUPR mendapatkan anggaran senilai Rp107,38 triliun dan sebanyak 78% atau sekitar Rp83 triliun merupakan anggaran kontraktual.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.975 paket yang dilelang dan sebanyak 11.336 paket pekerjaan dengan nilai Rp50 triliun merupakan kontrak tahunan dan tahun jamak baru dan 639 paket senilai Rp33 triliun merupakan kontrak tahun jamak lanjutan.
