Bisnis.com, LONDON — Pemerintah berkomitmen meningkatkan penyederhanaan proses perizinan di bidang energi dan sumber daya mineral agar investasi asing tertarik untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan bahwa sejumlah perbaikan telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan pemodal asing, terutama dari sisi kemudahan berbisnis.
"Di kementerian yang saya pimpin, perizinan di bidang minyak dan gas sekarang cuma enam izin dari sebelumnya 104 perizinan," kata Jonan pada Roundtable Bloomberg di kantor Bloomberg London, Senin ( 29/1/2018).
Turut mendampingi Menteri Jonan, antara lain Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Dirut PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Jobi Triananda Hasjim, Stafsus Bidang Kerja sama Internasional Eddi Hariyadhi, Dirut Saka Energy Tumbur H. Parlindungan, dan ataf Kedubes RI di London.
Jonan mengemukakan pihaknya juga memangkas perizinan di bidang mineral dan batu bara hingga 6 izin dari sebelumnya 117 izin.
Begitu pula dengan perizinan di bidang kelistrikan yang kini hanya 5 izin. Adapun bidang energi baru dan terbarukan masih ada 10 perizinan. "Namun kami akan terus memangkas dan mempermudah perizinannya," tegas Jonan.
Dalam Roundtable Policy Bloomberg yang diselenggarakan Bloomberg dan Asosiasi Profesi Muda Indonesia tersebut, Jonan menyebutkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di Indonesia semakin baik, setidaknya dalam dua tahun terakhir.
Rasio elektrifikasi di Tanah Air pada akhir 2017 mencapai 95,4%, naik dari pencapaian 2016 yang 91,2%.
Tahun ini, rasio.elektrifikasi diharapkan menembus 97,5% dan pada 2019 bisa mencapai 99%%.
"Namun beberapa daerah masih ada yang rasio elektrifikasinya rendah, yaitu Papua 61,42% dan Nusa Tenggara Timur yang 59,85%. Kami akan terus fokus meningkatkan ketersediaan listrik di sana," ungkap Jonan.
Jonan juga menepis pertanyaan salah satu peserta diskusi yang mempertanyakan pasokan listrik di Sumatra, sekaligus menegaskan program 35.000 MW terus berjalan dengan baik.
Sejumlah peserta sangat tertarik dengan perkembangan program energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.
Jonan menyebutkan saat ini ada potensi pengembangan EBT 209 GW di 12 kawasan di Tanah Air, dan selama tahun lalu telah ditandatangani 68 PPA dengan kapasitas 1.207 MW.
Untuk bidang migas, Jonan menambahkan 50% tender selama 2017 telah ditandatangani, yaitu blok Andaman I, Andaman II, Pekawai, West Yamdena, dan Merak Lampung.
Dia menyebutkan 5 blok migas itu diminati para investor meskipun memakai skema gross split dan tak lagi menggunakan skema cost recovery.
"Kami membuat aturan memang ada yang tidak disukai investor dan sebaliknya ada yg menguntungkan investor," kata Jonan menerangkan perubahan aturan cost recovery ke skema gross split.
Pada 2018 ini, dia menyebutkan pemerintah akan menawarkan setidaknya 41 blok migas konvensional dan 5 blok nonkonvensional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
