Bisnis.com, JAKARTA—Impor garam dapat mengakibatkan para petambak garam meninggalkan profesi mereka.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan kebijakan impor garam adalah fakta yang sangat memilukan hati petambak garam nasional.
Sementara itu, Ketua Departemen Pendidikan dan Penguatan Jaringan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Misbachul Munir menyebutkan perluasan lahan garam dapat dilakukan dengan dengan memanfaatkan lahan yang tidak produktif menjadi lahan produksi garam nasional.
"Pemerintah harus kembali memperluas lahan produksi garam. Swasembada garam nasional harus menjadi prioritas utama untuk keluar dari perangkap ketergantungan impor garam," kata Misbachul.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo di Jakarta, Senin (22/1/2018) mengatakan, investor garam perlu dirayu dengan beragam insentif agar bersedia menerapkan dan mengembangkan industri garam di berbagai daerah.
Menurut Rahmad, insentif guna memikat investor merupakan hal yang penting karena dia mendapat kabar adanya lahan yang telah diberikan izin guna mengembangkan industri garam, tetapi sampai bertahun-tahun belum ada tindak lanjutnya.
Rahmad mengingatkan bahwa neraca produksi garam terutama dalam 2 tahun terakhir dapat dikatakan berada dalam kondisi memprihatinkan. Berbagai kementerian terkait dalam pemerintahan Kabinet Kerja diharapkan dapat membuat kebijakan pengembangan garam sebagai salah satu prioritas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
