Bisnis.com, JAKARTA - Posisi utang pemerintah pusat hingga akhir 2017 tercatat sebesar Rp3.938,7 triliun atau melonjak sebesar Rp423,3 triliun dari 2016 yakni Rp3.515,4 trilliun. Meski membengkak, utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih relatif terjaga.
Seperti diketahui, dalam Undang-Undang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah dibatasi 60% terhadap PDB, dengan asumsi PDB sebesar Rp13.476 triliun rasio utang pemerintah masih di angka aman 29,2%. Artinya dengan realisasi defisit 2,46% dan rasio utang di bawah 60%, maka kinerja APBN 2017 cukup kredibel.
Meski relatif aman, berdasarkan data Kementerian Keuangan, nilai rasio utang 2017 tercatat paling tinggi dalam kurun 4 tahun terakhir. Pada 2014 misalnya, rasio utang tercatat hanya sebesar 25,84% dari PDB, tahun 2015 naik menjadi 27,43%, tahun 2016 menjadi 27,96% dan tahun 2017 terus membengkak di angka 29,2%.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan akhir tahun lalu kinerja anggaran sangat dinamis baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanjanya, sehingga posisi utang tak hanya digunakan untuk menambal defisit.
"Perlu menjadi catatan bahwa kami selain untuk membiayai kekurangan defisit, juga untuk pembiayaan investasi," kata Luky di Jakarta Senin (15/1/2018).
Adapun dari total utang sebesar Rp3.938,7 triliun, sebagian besar didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3.194,7 triliun atau 81,1% dari total outstanding. Jumlah outstanding SBN tersebut belum termasuk prefunding yang dilakukan akhir tahun lalu sebesar US$4 miliar yang akan dicatatkan tahun ini.
Sedangkan kontribusi pinjaman tercatat sebesar Rp744 triliun atau 18,9%, terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp738,4 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp5,5 trilliun. Komposisi pinjaman luar negeri terdiri dari pinjaman bilateral, multilateral, komersial, dan supplier. Namun porsi paling besar berasal dari pinjaman multilateral sebesar Rp381,2 triliun.
