Bisnis.com, JAKARTA—Pelaku industri nasional menyarankan pemerintah mulai mengerucutkan industri prioritas dalam jangka menengah.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Rosan P. Roeslani berpandangan industri prioritas dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional terlalu luas.
“Mesti ada blueprint skala prioritas industri apa yang ingin dibangun dalam jangka menengah. Sekarang itu semua industri dibangun bersamaan tanpa ada prioritas pemerintah,” ujarnya dalam seminar proyeksi industri di Jakarta, Senin (11/12/2017).
Menurutnya, berbagai negara industri di Asia menetapkan pembangunan industri prioritas. Penajaman prioritas tersebut dapat memudahkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan insentif.
“Dalam lima tahun kita mesti tahu mau bangun apa, misalnya otomotif saja, seluruh kebijakan dan insentif mengerucut untuk sektor itu. Penyiapan kompetensi SDM-nya pun juga menjadi lebih mudah,” ujarnya.
Di sisi lain, Rosan berpendapat pemerintah perlu meningkatkan peran industri manufaktur domestik dalam rantai pasok global. “Indonesia itu sekarang lebih banyak bertindak sebagai penyedia raw material, nilai tambah masih jauh lebih banyak didapat dari negara lain.”
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan pengembangan industri manufaktur sudah berada dalam jalur yang benar. Anggapan tersebut tergambar dalam pertumbuhan beberapa industri pengolahan pada kuartal ketiga 2017 yang berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5%.
Beberapa di antaranya seperti industri logam dasar dengan pertumbuhan sebesar 10,6%, makanan minuman sebesar 9,49%, alat angkutan sebesar 5,63%, dan mesin perlengkapan sebesar 6,35%.
“Beberapa sektor dengan tumbuh sangat baik, artinya confidence sektor industri cukup tinggi. Salah satu yang masih harus diperbaiki adalah daya saing kita, terutama terkait labor market efficiency,” ujarnya.
