Bisnis.com, JAKARTA - Seluruh perusahaan tambang yang telah mendapatkan rekomendasi ekspor mineral yang belum dimurnikan hari ini, Rabu (29/11/2017) hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI.
Dalam rapat yang dibuka pukul 11.20 WIB tersebut, Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu mengatakan pihaknya ingin mendapat penjelasan secara komprehensif terkait komitmen pembangunan smelter dalam periode enam bulan pertama sejak rekomendasi ekspor diperoleh.
"Kami ingin mendapat penjelasan secara komprehensif terkait blue print [cetak biru] rencana pembangunan smelter dalam 6 bulan pertama," katanya, Rabu (29/11/2017).
Selain itu, tambahnya, perlu dijelaskan bagaimana sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan komitmennya dalam pembangunan smelter. Adapun rekomendasi ekspor bisa dicabut apabila realisasi pembangunan smelter tidak mencapai 90% dari rencana per periode.
"Kami juga ingin tahu bagaimana pengenaan sanksi lain selain pencabutan rekomendasi," ujarnya.
