Bisnis.com, SURABAYA – Kalangan pelaku usaha alas kaki di Jawa Timur mengkhawatirkan kenaikan upah minimum kota/kabupaten dapat berdampak fatal pada keberlangsungan usaha. Pasalnya, kinerja industri alas kaki di Jatim pun tengah lesu.
Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Jatim Winyoto Gunawan mengatakan sejauh ini beberapa pabrik telah mengurangi jam operasionalnya dari yang biasanya 3 shift menjadi 1—2 shift. Artinya, utilisasi pabrik sepanjang tahun ini telah tertekan hingga 30%.
“Saat ini pabrik belum ada yang benar-benar tutup, tetapi pengurangan jam kerja sudah dilakukan. Saya khawatir setelah penetapan UMK ini akan seperti apa kondisinya. Kalau saat pasar lesu karyawan justru meminta upah naik, arahnya bisa ke pengurangan tenaga kerja,” terang Winyoto di Surabaya, Senin (27/11/2017).
Winyoto mengungkapkan penurunan utilisasi pabrik tersebut lambat laun dapat berisiko pemberhentian operasional pabrik jika pelaku usaha tidak dapat menanggung tingginya beban UMK di saat penjualan unit sepatu sedang anjlok.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo belum lama ini mengetok palu untuk mengesahkan daftar upah minimum kota/kabupaten (UMK) di Jawa Timur berdasarkan amanah Pergub No. 121 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jatim Tahun 2017.
Pada daftar terbaru tersebut, UMK di kabupaten/kota di Jatim rata-rata mengalami kenaikan sebesar 8,25%. Kota Surabaya merupakan kota yang UMK-nya paling tinggi pada 2017 ini yaitu sebesar Rp3,29 juta.
Pada akhir tahun lalu, Aprisindo sempat mengajukan penangguhan kenaikan UMK pada Pemprov Jatim dengan ekspektasi kinerja industri persepatuan akan membaik pada tahun ini. kendati demikian, penjualan pada 2017 justru semakin parah.
