Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah menetapkan pengembangan industri petrokimia berbasis gas pada dua lokasi, yaitu di Teluk Bintuni dan Blok Masela. Hanya saja, asumsi harga yang dipatok kontraktor gas masih berada di atas US$5 per MMBtu.
“Tapi yang di Bintuni belum diputus. Kemungkinan nanti bentuknya pakai harga formula, bukan harga fixed,” ujar Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam kepada Bisnis, Senin (20/11/2017)
Menurutnya, investor petrokimia perlu mulai menyiasati tingginya harga minyak dan gas dengan skema alternatif. Salah satunya dengan mulai berinvestasi membangun fasilitas gasifikasi batu bara. Penggunaan hasil konversi batu bara menjadi gas dapat menurunkan beban biaya meskipun membutuhkan investasi yang sangat tinggi.
“Perlu didorong agar ada yang mau memulai gasifikasi, efeknya pasti akan berantai. Beberapa yang sudah menyatakan ingin mencoba gasifikasi itu misalnya seperti Pupuk Indonesia, Pertamina, Chandra Asri, Bumi, dan Adaro,” ujarnya.
Kapasitas terpasang produk petrokimia di dalam negeri masih jauh berada di bawah angka permintaan nasional. Menurutnya, salah satunya acuan kekurangan kapasitas itu tergambar dari produk ethylene. Kebutuhan ethylene setiap tahun mencapai 1,6 juta ton, sementara kemampuan produksi lokal sebanyak 900.000 ton per tahun.
Sebelumnya, Fajar Budiyono, Sekjen Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik Indonesia, mengatakan saat ini lebih dari 50% dari total kebutuhan bahan baku masih dipenuhi oleh impor. Fajar menyebutkan kebutuhan Polypropylene mencapai 1,6 juta ton. Dari angka ini, yang mampu diproduksi oleh produsen domestik baru 700.000 ton.
Begitu pula dengan kebutuhan polyethylene (PE) sebesar 1,5 juta ton dan baru dapat dipenuhi dalam negeri sebesar 800.000 ton. "Secara total untuk polymer plastik butuh 5,56 juta ton dan produksi domestik baru di angka 2,2 juta ton, sisanya masih impor," katanya.
