Bisnis.com, JAKARTA - Peran dan fungsi pusat logistik berikat (PLB) di Indonesia dinilai masih belum optimal sehingga penggunaan PLB oleh para pebisnis juga masih rendah. Oleh karena itu, Kadin Indonesia dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan terobosan yang tegas dan tidak setengah hati.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik dan Supply Chain Rico Rustombi menilai, pemerintah perlu membuat langkah terobosan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi PLB. Ini perlu dilakukan segera untuk mempercepat pertumbuhan industri agar Indonesia tidak tertinggal dibanding negara tetangga yang juga kompetitor.
“Sudah selayaknya peran dan fungsi PLB dioptimalkan sebagai sarana untuk mendorong industrialisasi,” ujarnya, dalam keterangan pers yang diterima Jumat, (17/11/2017).
Menurut Rico, optimalisasi PLB mesti dilakukan secara kuantitas dan kualitas. Dari sisi kuantitas, pemerintah telah mempercepat pengajuan perizinan PLB. Adapun dari sisi kualitas, pemerintah harus mengevaluasi 45 PLB mana saja yang sudah beroperasi dan mana yang belum.
“Untuk PLB yang telah beroperasi, seberapa cepat dapat dikembangkan sehingga memberikan impact yang besar buat mendukung industri nasional. Semuanya harus transparan dijelaskan oleh regulator atau pemerintah,” katanya.
Ernovian G Ismy, Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), juga melihat perlu adanya langkah tegas pemerintah yang tidak setengah hati. "Harus ada kebijakan atau regulasi bahwa untuk masuk impor Indonesia harus melalui PLB. Kebijakan harus tegas. Negara harus benar-benar men-support," kata Ernovian.
Sejak awal, menurutnya, pemerintah tidak tegas mengatur alokasi impor. Sekarang makin menjadi, padahal 75% bahan baku industri berasal dari negara lain. Banyak pelabuhan lain yang memiliki izin impor sehingga peran PLB tidak optimal.
Ernovian mengingatkan mengenai banyaknya potensi penerimaan Bea dan Cukai yang terlewat karena hal itu. Selain itu, pengawasan terhadap impor juga lemah. Pemerintah memang tidak melarang impor, tapi harus memantau dan mengendalikan.
"Harusnya difokuskan, masalahnya pertama, kita tidak mau kehilangan finansial negara, pajak bea dan cukai di sana (impor). Kedua, negara harus mengawasi impor. Kita tidak melarang impor, tapi negara hadir untuk mengawasi dan mengendalikan," katanya.
Untuk bisa seperti itu, lanjut dia, pemerintah harus bisa mengambil langkah strategis. Salah satunya menyesuaikan sistem pengelolaan PLB dengan perkembangan teknologi, diimbangi pelatihan sumber daya manusia (SDM).
"Kalau sudah seperti itu, sistem harus online semua. Orangnya (SDM) juga harus dididik. Setelah itu, implementasi di lapangan diterapkan secara benar. Dengan demikian, pemasok impor bisa terlihat dengan jelas, importir juga akan diketahui informasinya," kata Ernovian.
Terakhir dan cara paling manjur, menurut dia, pemerintah harus memberikan kemudahan bagi siapa saja yang mengimpor dari PLB. Misalnya, insentif untuk perusahaan dan semacamnya. Sebab, PLB harus difungsikan sebagai pintu masuk utama bahan baku impor ke Indonesia.
Merespons hal itu, Plt. Deputi bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Kemenko Perekonomian Elen Setiadi menilai, pemerintah menyadari pentingnya optimalisasi PLB di Indonesia. Apalagi jika dibandingkan dengan fasilitas serupa di negara tetangga, sehingga perlu kebijakan terobosan untuk menggenjot performa PLB.
"Yang pasti kalau mereka (importir) dapat kemudahan di luar, kita ingin samakan. Dengan demikian, dari segi proses lebih mudah," kata Elen Setiadi.
KEBIJAKAN TEROBOSAN
Dia menegaskan, sejumlah kebijakan terobosan yang sedang dirancang pemerintah untuk mendukung optimalisasi peran dan fungsi PLB terutama difokuskan pada perbaikan kualitas.
Sejumlah kebijakan terobosan itu antara lain pertama, optimalisasi Indonesia National Single Window (INSW). Baik dari sisi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technologies/ICT) maupun peran kelembagaan untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen, serta efisiensi logistik.
"Dari sisi kemampuan ICT, pemerintah telah mengembangkan INSW Generasi Dua (INSW Gen-2), antara lain menambahkan beberapa fitur baru dari fitur yang ada sebelumnya untuk meningkatkan layanan kegiatan ekspor maupun impor. Tujuan pengembangan INSW Gen-2 untuk meningkatkan dan memperluas cakupan layanan sistem INSW sehingga memudahkan pelaku usaha menjalankan kegiatan ekspor impor," kata Elen.
Kedua, lanjut dia, pemerintah akan meninjau kembali ketentuan perpajakan untuk supplier internasional. Ketiga, penerbitan surat keterangan asal barang (country of origin) akan lebih fleksibel.
“Saat ini keperluan itu belum dapat dilayani di PLB. Itu berdasarkan masukan dari pelaku usaha PLB. Tujuannya untuk dapat memfasilitasi pemasok internasional dalam kerangka mendorong PLB sebagai hub logistik Asia Pasifik,” ucapnya.
Elen menilai secara prinsip memang perlu proses perbaikan dari kinerja PLB saat ini. Sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Maret 2016 sampai saat ini, jumlah entitas bisnis PLB dan sebaran lokasinya terus berkembang.
Pada saat peluncuran tercatat 11 perusahaan PLB di 11 lokasi, pada tahun pertama tanggal 12 April 2017 bertambah menjadi 34 Perusahaan PLB di 42 lokasi, dan pada posisi Oktober 2017 (kurang dari 2 tahun) telah berkembang menjadi 46 perusahaan yang tersebar di 76 lokasi di seluruh Indonesia.
Dia memaparkan perkembangan PLB dari segi kuantitas itu harus diikuti dengan kualitas. Titik fokus pengembangan PLB ke depan akan lebih ditekankan pada kualitas, bukan sekadar kuantitas. Penambahan fasilitas dan berbagai kemudahan di PLB akan meningkatkan kualitas, selain upaya sosialisasi dari pemerintah. Diharapkan dengan pengembangan kualitas, PLB di Indonesia makin dapat bersaing secara regional.
